Polkam

Upah buruh jangan dijadikan alat politis strategis

Jakarta (Medianusantara.co) – “kalau regulasi telah diperbaiki, implementasi disemua pihak. konsisten dong semua pihak, jangan direvisi melulu untuk kepentingan politik”, imbuh Dita Indah Sari, staf khusus Menakertrans di Warung daun cikini, Jakarta pusat, Sabtu(4/2/12) pada acara polemik Sindo Radio yang bertajuk “Buruh mengeluh”
 

“Kemenakertrans berharap kepala daerah di seluruh Indonesia tidak sembarangan merevisi upah minimum regional (UMR). Utamanya kalau hanya untuk kepentingan politik”, lanjut Dita
 

Pandangan senada disampaikan Direktur INDEF Enny Sri Hartati. Pemerintah dan semua pihak terkait harus mencari solusi, tidak terlibat konflik kepentingan dalam memperjuangkan kepentingan buruh.

“Ini harus kita selesaikan dengan baik. Kalau tidak, nanti kita punya angka pengangguran yang tinggi. Harus ada solusi yang solutif, sulit kalau yang kita pakai rule of power,” ujar Enny 

Sebelumnya asosiasi pengusaha Indonesia Apindo menduga ada kepentingan politik dibalik kenaikan upah minimum di Bekasi terkait pemilukada di Bekasi.

“sebentar lagi ada Baliho Bupati dimana-mana. Terbukti berhasil meningkatkan upah minimum paling tinggi se-Jawa Barat,”pungkas Ketua advokasi kebijakan publik Apindo, Antony Herman

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan