Hukum

jabatan wamen hak prerogatif presiden

Jakarta (Medianusantara.co) – Pengisian posisi Wakil Menteri (Wamen) merupakan hak prerogatif presiden untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, kata Guru Besar Administrasi Publik Universitas Gajah Mada (UGM) Miftah Thoha.

Miftah Thoha mengemukakan hal itu dalam sidang pengujian Pasal 10 UU Nomer 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa.

Dia juga mengungkapkan bahwa jabatan Wamen ini bukan jabatan baru dalam sejarah Indonesia.

“Pengisian atau penunjukan jabatan Wakil Menteri yang digunakan dalam UU No 39 Tahun 2008. Hal ini bukan sesuatu yang baru dalam susunan kabinet pemerintah dibawah UUD 1945. Penunjukkannya tergantung presiden, apakah akan diisi oleh orang politik, PNS, pengusaha atau mantan Jenderal Tentara. Semuanya merupakan kewenangan presiden,” kata Miftah Thoha, di depan majelis hakim yang diketuai Mahfud MD. 


Dia menjelaskan jabatan Wamen sudah ada dalam susunan kabinet presiden pertama tahun 1945. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Wiratakusuma didampingi Wamen Harmani.

Selain itu, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi dibantu Wamen Sulyadikusumo. Tidak hanya itu, dalam kabinet Syahrir pertama pada tahun 1945, Menteri Keamanan Rakyat Amir Syarifudin mempunyai Wamen Abdul Murad.

“Jika jabatan ini kembali digunakan presiden saat ini, tidak dapat disalahkan atau dibenturkan dengan konstitusi. Karena hakikatnya Kepala Negara sudah menjalankan perintah Undang-Undang,” kata Miftah yang hadir sebagai saksi ahli dari pemerintah.


Miftah mengatakan bahwa pendapat yang menyatakan jabatan Wamen menghalangi pengembangan karir PNS harus diluruskan sebab jabatan Wamen merupakan sebuah “promising” bagi pengembangan karir.

“Selain praktik non merit, faktor kedekatan atau aceptabilitas seperti aspirasi politik, faktor pertemanan, keluarga, almamater, dalam praktek administrasi kepegawaian di negara kita yang menghalangi pengembangan karier PNS adalah ketidakselarasan antara pangkat dan jabatan. Jabatan ada atau kosong, namun pangkat PNS tidak memenuhi syarat demikian sebaliknya,” katanya.

Sementara Pakar Hukum Administrasi Negara Prof Philipus M Hadjon berpendapat meski tanpa ada UU Kementerian Negara, presiden tetap dimungkinkan membentuk jabatan wakil menteri (Wamen) berdasarkan diskresinya menurut Pasal 17 jo Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

“Inilah yang dinamakan diskresi (kewenangan, red) dari kekuasaan (presiden) termasuk penerapan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang memberi kewenangan kepada presiden untuk membentuk jabatan wakil menteri (wamen) pada kementerian tertentu sesuai beban kerja,” katanya.

Menurut dia, Pasal 10 UU Kementerian Negara bukan persoalan konstitusionalitas, tetapi menyangkut implementasi (pelaksanaan) pasal itu.  “Kalau dikatakan ada persoalan konflikasi aturan jabatan Wamen keliru, tetapi ini persoalan legalitas,” kata Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Trisakti itu. (Antara)

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan