Umum

Masyarakat Pulau Padang Semakin Marah

Jakarta (MediaNusantara) – Ketua Komite altPimpinan Daerah – Serikat Tani Riau (STR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang juga merupakan koordinator aksi jahit mulut, Muhamad Ridwan bereaksi keras terhadap pemberitaan Metro Realitas di Metro TV pada 21 Maret 2012. Ridwan berpendapat bahwa Metro Realitas tidak mengupas tuntas akar permasalahan yang sebenarnya menjadi pemicu penolakan rakyat.

“Bahwa SK 327 itu bermasalah dan amdal PT RAPP yang kadaluarsa, selain itu, Metro juga tidak menerangkan bahwa selain terjadi tumpang tindih tanah garapan masyarakat dengan areal konsesi, kondisi alam di pulau tersebut juga tidak layak HTI (karena merupakan lahan gambut),” katanya kepada MediaNusantara, Kamis pagi (22/3/2012).

Ia menjelaskan, sebenarnya masyarakat Pulau Padang dan Meranti umumnya tidak anti investasi, tetapi masyarakat dinilainya jeli terhadap potensi kerusakan lingkungan dan perampasan tanah yang akan terjadi nantinya.

Sagu hati (istilah penduduk Riau untuk ganti rugi), inclaving bukan solusi bagi persoalan kasus Pulau Padang. “Dan kami tidak memiliki kepentingan apapun dengan pembalak liar ataupun cukong kayu dari asing,” tegasnya.

Ia berkaca dari SK 327 yang menuai masalah juga di kabupaten Pelalawan, kemarin (21/3/2012) warga teluk Meranti mendatangi PN Pelalawan dan melakukan aksi terkait sidang putusan sela terhadap gugatan warga (citizen law suit) terhadap SK 327/2009 dengan tergugat Menteri Kehutanan RI dan Bupati Pelalawan.

Sementara itu, menurutnya, ratusan waga Pulau Padang juga berkumpul dan melakukan rapat akbar dan sumpah bersama dengan mengangkat serta mengacungkan alat pertanian tradisional seperti kampak dan parang yang akan digunakan sebagai alat perjuangan jika PT RAPP tetap memaksakan kehendak.

Ia menambahkan, masyarakat akan berkumpul di TUGU PERJUANGAN yang diberi nama BERLAWAN, tugu yang sengaja dibangun sebagai simbol penolakan terhadap PT RAPP. Tindakan ini menurutnya, dilakukan masyarakat sebagai respon atas akan datangnya tim Pemetaan Partisipatif ke Pulau Padang atas arahan Menhut.

Pemerintah menurutnya, tidak bisa menutup mata terhadap tuntutan riil masyarakat dengan menafikan pandangan objektif di lapangan. (ww)

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan