alt
Polkam

Mahasiswa Hancurkan Kawat Berduri di DPRD SUMUT

alt

Medan (MediaNusantara.co) – Ratusan mahasiswa yang berunjukrasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara di Medan, Kamis sore, menghancurkan kawat berduri yang dipasang di depan gedung dewan tersebut.

Pengrusakan kawat berduri yang mencapai setinggi lebih kurang satu meter itu, karena mahasiswa dilarang memasuki kantor DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi mereka yang menolak kenaikan harga BBM.

Sempat terjadi aksi saling dorong-mendorong mahasiswa dengan aparat keamanan yang berada di pintu depan gerbang kantor DPRD Sumut.

Aparat keamanan tetap tidak mengizinkan para mahasiswa untuk masuk ke dalam kantor DPRD Sumut dan bertemu dengan pimpinan dewan.

Karena tidak diizinkan masuk, maka puluhan calon-calon intelektual muda itu, kecewa dan melakukan pengrusakan kawat berduri yang dipasang mengelilingi kantor DPRD tersebut.

Kawat berduri itu, dipasang di pinggir jalan, persis di depan pintu masuk kantor DPRD Sumut.

Kawat berduri yang dipasang petugas dengan kokoh itu, mereka pukul dan hancurkan dengan menggunakan kayu, sehingga rata dengan tanah. Itu dilakukan mahasiswa tersebut agar dapat dengan mudah menerobos ke kantor DPRD Sumut.

Namun ternyata usaha dan kerja keras mahasiswa itu, sia-sia dan tidak bisa masuk, karena kokohnya pengamanan.

Kapolsekta Medan Baru, Kompol Donny Alexander berusaha menenangkan mahasiswa yang memaksa dan “mendobrak” pintu pagar depan kantor DPRD Sumut.

Karena tidak diperbolehkannya mahasiswa masuk ke kantor DPRD, maka mereka menyampaikan orasinya di tengah Jalan Imam Bonjol Medan, tepatnya di muka kantor dewan tersebut.

Koordinator Aksi, Riki dalam orasinya mengatakan, mahasiswa menolak keras kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, karena akan menyengsarakan rakyat.

Selain itu, katanya, mahasiswa menuntut keterbukaan dan kejujuran pemerintah tentang akuntabilitas kenaikan harga BBM. Hentikan politisasi kenaikan harga BBM.

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah program pembodohan terhadap masyarakat kecil yang terbukti tidak memberdayakan masyarakat,” kata dia.

Dia juga mengatakan, mahasiswa mengharapkan pemerintah menyelamatkan APBN dengan cara mengusut dan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang menelan triliunan rupiah uang rakyat seperti kasus Century, BNLBI, Pajak, Wisma Atlet dan lainnya, katanya.

Ratusan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Sumut itu, yakni Universitas Panca Budi, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), universitas Amir Hamzah dan universitas lainnya. (ANTARA)

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan