alt
Umum

Partai Nasdem: Pemerintah Harus Cari Cara Lain Agar Tidak Membebani Rakyat

altJakarta (MediaNusantara.co) – Menyikapi demonstrasi anti-kenaikan harga BBM, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menolak kenaikan harga BBM dan Pemerintah disarankan dapat mencari solusi lain yang tidak membebani rakyat serta menjatuhkan korban.

Hal ini disampaikan oleh Hary Tanoesoedibjo, Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis malam.

Menurut Nasdem, seharusnya semua pihak segera menahan diri dan menghentikan terjadinya kekerasan terhadap aksi mahasiswa.

“Semua itu bisa terhenti bila pemerintah dan parlemen akhirnya mengambil keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM,” kata Hary.

Dia menyebutkan, Partai Nasdem kecewa dengan sikap pemerintah dan parlemen yang mendukung dinaikkannya harga BBM.

“BBM harus dilihat sebagai energi sehingga subsidi yang diberikan adalah subsidi energi yang menyangkut semua kehidupan masyarakat,” tuturnya.

Bagi Partai Nasdem, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dapat dibenarkan dengan asumsi penyerapan anggaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan anggaran.

Sementara dalam sejarah pemerintah SBY-Budiono di 2010 dan 2011, penyerapan anggaran selalu di bawah angka yang dianggarkan akibat implementasi yang lambat dan bertele-tele.

“Setiap 1 persen anggaran negara yang tak terserap sama dengan Rp14 trilliun. Kalau pola ini tetap berjalan, maka sebenarnya masih ada anggaran yang tersisa yang masih bisa dipakai untuk melakukan subsidi BBM,” katanya.

Kenaikan BBM juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal yaitu berkisar 6,5-6,7 persen saja. Pemerintah juga tak sebaiknya membuat kebijakan permanen soal subsidi karena peningkatan harga minyak internasional disebabkan tensi yang meningkat antara negara Sekutu dan Iran.

Tensi itu setiap saat bisa membaik dengan harga minyak dunia kembali turun, atau memburuk dan harga minyak akan meningkat lagi.

“Karena adanya unsur ketidakpastian atas harga minyak, seharusnya kebijakan yang diambil Pemerintah juga tidak permanen,” tuturnya.

Hary melanjutkan, sejujurnya tanpa peningkatan harga BBM, besar kemungkinan anggaran pemerintah tidak akan defisit jika penyerapan anggaran masih berjalan seperti sekarang yang diperkirakan sekitar 90-95 persen.

“Juga anggaran tidak akan defisit jika pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik lagi di atas proyeksi 6,5-6,7 persen. Atau harga minyak kembali menurun jika tensi Iran dan Sekutu mulai mereda,” kata dia.

Tapi bagaimanapun juga, lanjutnya, keputusan untuk menaikkan harga BBM yang di luar rencana sebelumnya merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah mengelola ekonomi dan keuangan negara. (ANTARA)
Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan