alt
Polkam

Peta Politik DPR Jelang Voting BBM

altJakarta (MediaNusantara.Co) –  Situasi politik menjelang voting kenaikan harga BBM di DPR sangat fluktuatif. Melihat situasi politik terkini, terbuka peluang kenaikan harga BBM dibatalkan.

Awalnya memang hanya 3 fraksi di DPR yakni PDIP, Gerindra, dan Hanura yang menolak kenaikan harga BBM. Dengan perhitungan kursi tiga fraksi yang hanya berjumlah 137 jelas tak mungkin mengganjal rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Bahkan saat PKS balik kanan mendukung penolakan kenaikan harga BBM, dengan 57 kursi PKS ditambah dengan 3 fraksi yang sejak awal menolak pun belum cukup. Gabungan kursi 4 fraksi ini hanya 194, sementara dibutuhkan minimal 50 persen plus 1 dari total 560 anggota DPR, untuk menolak kenaikan harga BBM.

Namun situasi berubah di hari terakhir sebelum voting kenaikan harga BBM. Golkar mendadak berbalik arah menolak kenaikan harga BBM.

Golkar sebenarnya adalah bandul pemberat dalam hal ini. Jika Golkar konsisten bersama PDIP,PKS, Hanura, dan Gerindra menolak kenaikan harga BBM, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bisa ditolak melalui voting di DPR.

Tambahan anggota DPR dari Golkar sebanyak 106 orang mengubah peta terakhir. Kursi PDIP (94), PKS (57), Gerindra (26) dan Hanura (17) jika ditambah kursi Golkar (106), jumlahnya sudah mencapai 300 anggota. Artinya sudah lebih dari cukup untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

“Memang segala kemungkinan masih terbuka. Bisa saja kemudian DPR menolak kenaikan harga BBM, semua keputusan di paripurna,” kata Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen PKS, Anis Matta.

Kemungkinan perubahan di detik-detik terakhir juga diamini pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto. Dia berpendapat, Golkar memiliki kepentingan di balik skema kompensasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Perubahan sikap ini ditentukan oleh kompensasi yang ditawarkan Partai Demokrat agar Golkar ikut mendukung kebijakan kenaikan harga BBM. Alasannya, Golkar yang memiliki 106 suara akan menjadi penentu bila paripurna persetujuan opsi besaran subsidi energi dan usulan penambahan pasal 7 ayat 6 A terkait keleluasan bagi pemerintah menyesuaikan harga BBM, ditentukan nasibnya melalui skenario voting.

“Menurut saya akan ada zopa (zona of possible agreement) yang disodorkan mitra-mitra koalisi SBY, mengingat daya tawar Golkar tinggi dalam konteks voting. Misalnya untuk Golkar, tentu punya kepentingan kompensasi kenaikan BBM seperti BLSM,” terang

Berikut simulasi voting kenaikan Harga BBM di DPR:

1. Simulasi 1 (3 fraksi menolak)
PDIP (94 suara), Gerindra (26 suara),Hanura (17 suara), total: 137 suara menolak kenaikan harga BBM

PD (148 suara), Golkar (106 suara), PKS (57 suara), PAN (46 suara), PPP (38 suara), dan PKB (28 suara). Total: 423 suara mendukung kenaikan harga BBM

2. Simulasi 2 (4 fraksi menolak kenaikan harga BBM)
PDIP (94 suara), PKS (57 suara), Gerindra (26 suara),Hanura (17 suara), total: 194 suara menolak kenaikan harga BBM

PD (148 suara), Golkar (106 suara), PAN (46 suara), PPP (38 suara), dan PKB (28 suara). Total: 366 suara mendukung kenaikan harga BBM

3. Simulasi 3 (5 faksi menolak kenaikan harga BBM)
PDIP (94 suara), Golkar (106 suara), PKS (57 suara), Gerindra (26 suara),Hanura (17 suara), total: 300 suara menolak kenaikan harga BBM.

PD (148 suara), PAN (46 suara), PPP (38 suara), dan PKB (28 suara). Total: 260 suara mendukung kenaikan harga BBM. (Detik)

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan