Umum

Marzuki : Minimnya Pengesahan RUU Kesalahan Pemerintah

altJakarta (MediaNusantara.co) – Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan minimnya penyelesaian rancangan undang-undang (RUU) menjadi UU bukan sepenuhnya kesalahan DPR RI, melainkan ada kendala dari pemerintah.

“Kekuasaan membuat UU memang ada di DPR RI, tetapi pembahasannya bersama mitra kerja DPR RI, yakni Pemerintah,” kata Marzuki Alie di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Marzuki Alie mengatakan hal itu menanggapi sangat minimnya penyelesaian pembahasan RUU menjadi UU di DPR RI.

Pada masa persidangan III tahun 2011–2012, yakni periode 9 Januari hingga 12 April 2012, DPR RI hanya mampu menyelesaikan dua RUU menjadi UU dari targetnya 16 RUU.

Menurut dia, pembahasan setiap RUU tidak bisa DPR RI membahas sendiri, tetapi bersama pemerintah yang merupakan mitra kerja komisi-komisi.

Jika pemerintah belum menyetujui dan meminta menundanya, kata dia, DPR RI belum bisa mengesahkannya.

“Contohnya RUU Perguruan Tinggi, pembahasannya sudah selesai. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menelepon saya, meminta agar ditunda,” kata Marzuki.

Menurut dia, semula Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meminta ditunda sepekan dengan alasan akan dikonsolidasikan dulu di internal pemerintah.

Kemudian, lanjut dia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meminta agar menunda pembahasan RUU Pendidikan Tinggi hingga masa persidangan berikutnya.

“Karena pemerintah meminta ditunda, maka pengesahaan RUU Pendidikan Tinggi menjadi mandeg,” katanya.

Menurut Marzuki, pembahasan RUU yang tertunda karena keinginan pemerintah. Tidak hanya RUU Pendidikan Tinggi, tetapi sejumlah RUU lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Marzuki meminta kepada pimpinan Badan Legislasi dan pimpinan komisi-komisi jika menghadapi hambatan dari pemerintah agar segera disampaikan kepada pimpinan DPR RI.

“Jika pimpinan DPR RI mendapat laporan dari pimpinan komisi atau pimpinan Badan Legislasi maka akan dikonsultasikan dengan Presiden agar bisa cepat diselesaikan,” katanya.

Marzuki menambahkan, selama ini komisi-komisi yang menghadapi kendala dengan pemerintah saat melakukan pembahasan RUU tidak semuanya melaporkan kepada pimpinan DPR RI sehingga pimpinan DPR RI tidak tahu.

Menurut dia, jika pimpinan komisi melaporkannya kepada pimpinan DPR RI, sesulit apa pun kendalanya akan dikonsultasikan dengan Presiden. (ANTARA News)
Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan