Hukum

Polda Sumbar Tolak Pengaduan Staf Ditembak Wakalpores Bukittinggi

altPadang (MediaNusantara.co) – Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolda Sumbar menolak laporan pengaduan dugaan penembakan yang dilakukan Wakapolres Bukittinggi Kompol Arif Budiman terhadap staf bagian umum Polres Bukittinggi Brigadir Elmi Waldi.

“Petugas SPKT tidak bersedia menerima laporan pengaduan Widia Wati istri Brigadir Elmi Waldi korban dugaan penembakan oleh Wakapolres Bukittinggi,” kata Mendrova penasehat hukum keluarga korban Widia Wati di Padang, Jumat.

Sesuai penjelasan petugas Piket SPKT Polda Sumbar, katanya, pelaporan korban diminta untuk disampaikan langsung ke Polres Bukittinggi disebabkan lokasi kejadian berada di wilayah hukum tersebut.

“Pihak kepolisian sepertinya sengaja mencari-cari alasan untuk menolak pengaduan masyarakat,” ujar dia.

Tindakan polisi semacam itu, kata Mendrova, tidak sesuai dengan mandat. Mandat kepolisian adalah menerima, mencatat, dan menulis laporan dari masyarakat.

“Posisi kepolisian sama dengan Komnas HAM, yaitu siap menerima laporan dari semua masyarakat serta bersifat netral dan independen,” ujarnya menegaskan.

Dia berharap Kapolda Sumbar turun tangan untuk mengusut serta menindak petugas piket SPKT Polda yang menolak laporan pengadauan masyarakat tersebut.

“Jika ini dibiarkan, tentu akan jadi preseden buruk. Nantinya akan dicontoh oleh polsek maupun polres yang ada di jajaran Polda Sumbar,” kata Mendrova.

Menurut dia, karena laporan ke SPKT Polda Sumbar ditolak, maka pihaknya berencana melaporkan kasus penembakan oleh Wakapolres Bukittinggi tersebut disampaikan langsung ke Mabes Polri, Komnas Ham, dan Kompolnas.

“Kami akan membuat laporan tertulis mengenai kasus dugaan penembakan yang dilakukan oleh Wakapolres Bukittinggi terhadap Brigadir Elmi Waldi,” ujar dia.

Kasus penembakan itu tidak sesuai prosedur, karena sebelumnya tidak ada peringatan terlebih dulu, seperti penembakan ke arah atas.

“Berdasarkan pengakuan Widia Wati, istri Elmi Waldi, penembakan itu terjadi di hadapannya dan tidak ada tembakan peringatan ke atas. Atas bukti-bukti itu. Kami mengadukan kasus itu ke SPKT Polda Sumbar, karena prosedurnya seperti itu,” kata Mendrova.

Dia menambahkan, gaji Brigadir Elmi Waldi yang menderita sakit tidak boleh ditahan. Tidak ada dasar hukum yang menyatakan gaji seseorang boleh ditahan.

“Terhadap hak itu, klien kami berhak menanyakan, knapa gajinya ditahan, sempat tidak dibayar selama empat bulan,” kata dia. (Ant)

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan