alt
Hukum

Jaksa Dinilai Tebang Pilih Pada Kasus Biomediasi

altJakarta (MediaNusantara.co) – Penasehat hukum karyawan Chevron, Maqdir Ismail, menilai bahwa jaksa telah melakukan tebang pilih fakta persidangan sebagai dasar tuntutan sehingga jauh dari upaya menegakkan hukum yang berkeadilan.

“Satu waktu jaksa memilih keterangan BAP daripada kesaksian di depan sidang pengadilan jika keterangan saksi atau ahli meringankan terdakwa. Di saat lain, jaksa terus menerus menggunakan BAP ahli yang mendukung tuduhannya walaupun isinya patut diduga ada rekayasa,” jelas Maqdir dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis.

Sidang perkara dugaan korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang dipimpin hakim ketua Sudharmawati Ningsih di Pengadilan Tipikor Jakarta atas terdakwa Endah Rumbiyanti (Rumbi) digelar, Rabu (12/6) dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Pada sidang tersebut terdakwa dituntut oleh JPU dengan pidana penjara selama empat tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Menurut Maqdir, jaksa ngotot karena telah keliru dalam menetapkan Rumbi sebagai tersangka. Hal itu membuatnya berupaya keras untuk menutup kekeliruan dengan menghalalkan berbagai cara seperti memakai keterangan ahli yang tak jujur dan mengabaikan keterangan ahli yang objektif dan kredibel.

Seperti dalam pembacaan tuntutan, lanjut Maqdir, jaksa mengabaikan pendapat saksi ahli Asep Warlan Yusuf, pakar hukum Universitas Parahiangan (Unpar) karena tidak mendukung tuduhan korupsi. “Asep menyatakan bahwa tindak pidana lingkungan merupakan kewenangan KLH, tapi jaksa beralasan bahwa perkara tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan pengadaan bukan soal lingkungan,” ujar Maqdir.

Dalam tuntutan jaksa sudah diulas berbagai bukti yang mendukung tuduhan menyangkut proses bioremediasi yang jelas-jelas diatur dalam Kepmen LH 123/2008 dan juga soal pelanggaran perizinan pengolahan limbah oleh kontraktor yang diatur dalam PP 18/1999. Itu artinya jaksa memeriksa kasus ini sebagai pelanggaran peraturan lingkungan. “Terus maksudnya pelanggaran lingkungan tapi maunya pakai UU Tipikor,” ungkap Maqdir keheranan.

Lebih lanjut Maqdir menegaskan bahwa jika kasus ini terkait proses pengadaan, maka sesuai dengan kontrak PSC dan PTK 007 BP Migas (sekarang SKK Migas) maka jaksa pun harus koordinasi dan mendengarkan penjelasan pejabat SKK Migas.

“SKK Migas sebagai institusi yang menerbitkan aturan tersebut dan yang berwenang menilai adanya pelanggaran telah menyatakan bahwa proses tender CPI untuk proyek ini telah sesuai dengan PTK 007 dan petunjuk SKK Migas,” jelas Maqdir.

Dalam tuntutannya, jaksa ngotot mengatakan bahwa Endah Rumbiyanti bersama-sama dengan Kukuh Kertasafari dan Widodo sebagai penanggungjawab kegiatan bioremediasi.

Tetapi Endah Rumbiyanti tidak pernah melaksanakan tugasnya, hanya menerima laporan. Terdakwa pun dianggap tidak melaksanakan kewajiban jabatan untuk memberi saran mengenai perizinan.

Maqdir menjelaskan bahwa jika menyangkut persoalan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan jabatan terdakwa, semestinya penegak hukum berkoordinasi dan mengikuti penjelasan dari pihak perusahaan (CPI) untuk mendapatkan klarifikasi dan tidak boleh asal tebak saja.

Ia meminta jaksa dan pengadilan agar kembali mengacu kepada perundang-undangan karena kasus ini menyangkut operasi migas dan proyek lingkungan.

“Penegak hukum seharusnya berkoordinasi dan mendengarkan keterangan yang telah disampaikan oleh KLH dan SKK Migas sebagai pihak yang berwenang dalam bidang ini,” pungkasnya. (Ant)

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan