alt
Umum

Pembentukan Pansus Pulau Lari-Larian Tunggu Kemendagri

altBanjarmasin (MediaNusantara.co) – Ketua DPRD Kalimantan Selatan Nasib Alamsyah menyatakan, lembaganya tetap akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait Pulau Larilarian, Kabupaten Kotabaru, namun untuk pembentukannya menunggu surat penetapan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dipastikan, kita tetap membentuk Pansus tersebut. Tapi kita tunggu dulu surat penetapan Kemendagri terkait Pulau Larilarian tersebut,” tandasnya, menjawab pertanyaan komunitas wartawan parlemen atau Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel, Jumat.

“Mengapa kita menunggu surat penetapan Kemendagri? Hal itu guna menentukan fokus dari kegiatan Pansus tersebut, yang jelas beberda dengan Pansus Pulau Larilarian yang dulu,” lanjut Kolonel Infantri purnawirawan itu.

Ia memperkirakan, Pansus bentukan DPRD Kalsel kali ini, kemungkinan fokusnya, penuntutan dan penyelesaian bagi hasil dari eksploitasi minyak dan gas (migas) di lepas pantai Pulau Larilarian, yang berada dekat perbatas Sulawesi Barat.

“Oleh karenanya, kalau Pansus itu terbentuk, kegiatan mereka akan lebih banyak berurusan dengan SKK Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pearl Oil, perusahaan asing yang melakukan penambangan di lepas pantai Pulau Larilarian tersebut,” ujarnya.

Pasalnya, baik dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) maupun Pearl Oil, tanpa melibatkan Kalsel dalam proses awal kerjasama untuk penambangan migas di lepas pantai Pulau Larilarian.

“Justru perusahaan dari ‘negeri gajah putih’ Thailand tersebut bekerjasama dengan Pemprov Sulbar, yang mereka sebut dengan Pulau Lereklerekan. Padahal, baik sebutannya Pula Lereklerekan maupun Pulau Larilarian, masuk wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalsel,” lanjutnya.

“Karena keberadaan Pulau Lereklerekan, berdasarkan perhitungan lintang dan bujur pada peta dunia, berada pada satu titik yang sama dengan Pulau Larilarian,” ungkap mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selatan itu.

Sedangkan berdasarkan historis, geografie dan yuridis, Pulau Larilarian tersebut masuk wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalsel, bukan wilayahnya Kabupaten Majene, Sulbar.

“Sebab itu, wajar kalau Kalsel menuntut akan hak atas bagi hasil penambangan migas di lepas pantai Pulau Larilarian tersebut nantinya,” demikian Nasib Alamsyah. (ant)

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan