alt
Bisnis

Tunggakan Listrik Pelanggan PLN Pekanbaru Capai Rp 66 Milyar

altPekanbaru (MediaNusantara.co) – Para pelanggan Perusahaan Listrik Negara Cabang Pekanbaru dari berbagai golongan masyrakat dan instansi berhutang atau menunggak tagihan rekening listrik hingga mencapai Rp 66,1 miliar.

“Tunggakan yang begitu besar sangat mempengaruhi operasional atau perbaikan pelayanan kami terhadap para pelanggan, baik secara nasional maupun di daerah,” kata Humas PLN Cabang Pekanbaru, Muhammad Anson, kepada Antara, Kamis malam di Pekanbaru.

Menurut data rekapitulasi saldo tunggakan PT PLN (Persero) Area Pekanbaru per tanggal 25 Juli 2013, tercatat jumlah atau nilai tunggakan listrik para pelanggan dari berbagai golongan telah menembus angka Rp66.198.787.276.

Menurut dia, jumlah tunggakan sebesar itu terdiri dari golongan pelanggan masyarakat umum, TNI/Polri, instansi vertikal, dan pemerintah daerah serta perusahaan badan usaha milik daerah.

Untuk golongan pelanggan dari masyarakat umum, demikian Anson, nilai saldo tunggakan mencapai Rp39.471.329.531, kemudian untuk kalangan TNI/Polri mencapai Rp8.176.083.011.

Sementara untuk pelanggan golongan instansi vertikal yang terpusat pembayarannya, menurut data PLN Pekanbaru, yakni mencapai Rp513.465.384.

Kemudian untuk pelanggan golongan pemerintah daerah mulai dari perkantoran dinas, terdata tunggakannya mencapai Rp2.413.352.722 dan tunggakan lampu penerangan jalan mencapai Rp15.613.161.211.

Yang terakhir, yakni untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tercatat saldo tunggakan rekening listriknya mencapai Rp11.395.417.

“Tunggakan tagihan rekening listrik tersebut bervariasi, ada yang baru satu bulan, namun ada juga yang telah mencapai tiga bulan,” katanya.

Untuk kalangan pelanggan umum atau masyarakat, demikian Anson, tindakan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni jika terlambat satu hingga dua bulan akan diberikan surat peringatan.

Namun jika keterlambatan pembayaran mencapai lebih tiga bulan, kata dia, maka akan dilakukan pencabutan atau pemutusan sambungan listrik di rumah atau bangunan tersebut.

“Sementara untuk kalangan pelanggan dari golongan instansi vertikal, teknis pembayarannya biasanya terpusat dan tergantung dari pihak di pusat. Semisal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, bisanya tagihannya akan menunggu disposisi pihak Kementerian,” katanya.

Kalau untuk Pemerintah Daerah, demikian Anson, tunggakan terbesar adalah lampu jalan karena rumitnya proses dan berbagai problem lainnya.

“Untuk kantor-kantor pemerintah daerah, jarang adanya tunggakan yang lama, paling satu atau dua bulan kemudian dilakukan pembayaran,” katanya.

Besarnya tunggakan tagihan rekening listrik lampu penerangan jalan menurut dia, sangat menganggu operasional PLN dalam upaya memperbaiki pelayanan dan perbaikan jaringan listrik yang mengalami gangguan.

Padahal, kata dia, seharusnya pihak pemerintah tinggal melakukan pembayaran karena titipan pajak yang dimasukkan dalam tagihan rekening telah disetorkan ke kas pemerintah daerah setiap bulanya.

Hal itu menurut dia sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan menjadi ketentuan sejak lama.

“Kami mengharapkan, tidak ada lagi pelanggan yang ‘nakal’ atau melakukan tunggakan listrik hingga berbulan-bulan. Karena secara tidak langsung hal itu akan mempengaruhi operasional dan upaya PLN dalam memenuhi tuntutan pelanggan yakni dengan memperbaiki pelayanan dan dalam pemenuhan kebutuhan energi yang begitu tinggi,” kata Anson.

Ungkapan Anson tersebut sekaligus menjawab keluhan para pelanggan berbagai golongan terkait seringnya terjadi pemadaman listrik secara bergilir di berbagai wilayah Provinsi Riau khususnya Pekanbaru.

Tingginya kebutuhan listrik namun tidak diimbangi dengan penambahan pembangkit listrik membuat Perusahaan Listrik Negara itu ‘kewalahan’.

“Ditambah lagi dengan tingkat kesadaran para pelanggan dalam membayar tagihan rekening listrik tepat waktu yang masih sangat minim,” demikian kata Anson. (Ant)

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan