Umum

Mediasi GSM Gagal

Samarinda – Sidang gugatan Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) hari ini (12/9) gagal dikarenakan salah satu pihak tergugat dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tidak hadir di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Humas GSM, Merah johansyah mengatakan, perjalanan gugatan sudah masuk tahap ke sidang ketiga/mediasi.

seperti diketahui, gugatan warga negara (citizenlwa suit) melalui GSM ditujukan kepada Walikota Samarinda, DPRD Kota Samarinda, Gubernur Kaltim, hingga Kementerian ESDM dan KLH. Merah menegaskan, para penggugat menuntut para tergugat agar dihukum dan meminta maaf secara terbuka, serta mempublikasikan segala upaya dan hasil dari tindakan tersebut kepada warga kota Samarinda” tegas Merah. lebih jauh lagi, merah menuntut para pihak tergugat menghentikan segala aktifitas kejahatan pertambangan.

Magdalena, kuasa hukum GSM meragukan keseriusan para pihak tergugat menanggapi tuntutuan masyarakat Samarinda, “hal itu terlihat dari jawaban masing-masing kuasa hukum pihak tergugat ketika proses mediasi tadi” beber lena.
sidang mediasi pun ditunda hingga 26 September mendatang

 13  TUNTUTAN  GSM

1.Segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, dilakukan secara transparan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

2. Segera mewajibkan dan mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup;

3.Segera melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan, antara lain di wilayah Kecamatan Makroman, Lempake dan Pampang;

4. Segera melakukan penguatan kebijakan perlindungan anak (child safety) dalam operasi tambang;

5. Segera melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan daerah hutan kota

6. Segera melakukan pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat kota Samarinda;

7. Memberikan Pengobatan Gratis untuk warga yang terpapar ISPA dan Penyakit kulit, khususnya dikawasan dekat operasi Tambang batubara di Samarinda;

8. Segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir, seperti sekolah, jalan umum dan rumah ibadah;

9. Segera mengembalikan RTH minimal 30% dari luas kota dan mengembalikan fungsi kawasan resapan air di tiap desa/kawasan seperti semula agar banjir dapat ditekan intensitasnya;

10. Segera membuat Perda perlindungan lahan pangan dan pertanian dikawasan pertanian di samarinda, agar IUP dibatasi ‘ruang geraknya’ dan dicabut bagi yang melanggar hukum;

11. Segera mengembalikan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Dengan cara memasang fasilitas dan instalasi air bersih gratis di tiap desa yang terdapat IUP Batubara;

12. Segera meminta perusahaan tambang umtuk menghentikan dan melarang penggunaan sumber air warga untuk kebutuhan operasi perusahaan Tambang;

13. Segera membuat proyek irigasi untuk kampung-kampung yang memiliki Basis pertanian;


13 Tuntutan GSM

1.Segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, dilakukan secara transparan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

2. Segera mewajibkan dan mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup;

3.Segera melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan, antara lain di wilayah Kecamatan Makroman, Lempake dan Pampang;

4. Segera melakukan penguatan kebijakan perlindungan anak (child safety) dalam operasi tambang;

5. Segera melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan daerah hutan kota

6. Segera melakukan pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat kota Samarinda;

7. Memberikan Pengobatan Gratis untuk warga yang terpapar ISPA dan Penyakit kulit, khususnya dikawasan dekat operasi Tambang batubara di Samarinda;

8. Segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir, seperti sekolah, jalan umum dan rumah ibadah;

9. Segera mengembalikan RTH minimal 30% dari luas kota dan mengembalikan fungsi kawasan resapan air di tiap desa/kawasan seperti semula agar banjir dapat ditekan intensitasnya;

10. Segera membuat Perda perlindungan lahan pangan dan pertanian dikawasan pertanian di samarinda, agar IUP dibatasi ‘ruang geraknya’ dan dicabut bagi yang melanggar hukum;

11. Segera mengembalikan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Dengan cara memasang fasilitas dan instalasi air bersih gratis di tiap desa yang terdapat IUP Batubara;

12. Segera meminta perusahaan tambang umtuk menghentikan dan melarang penggunaan sumber air warga untuk kebutuhan operasi perusahaan Tambang;

13. Segera membuat proyek irigasi untuk kampung-kampung yang memiliki Basis pertanian;

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan