Hukum

KPK Harus Berani Periksa Raden Priyono CS

Jakarta – Perubahan nama BP Migas ke SKK Migas dinilai tidak memberikan perubahan apapun. Pasalnya, tertangkapnya mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) menambah kasus-kasus korupsi yang terjadi.

 

“Kasus korupsi yang terjadi didalam SKK MIGAS kalau ditarik mundur ke era BP MIGAS dibawah pimpinan Raden Priyono Cs, banyak kasus yang tenggelam,” terang Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, Sabtu (14/9/2013).

 

Dia mengingatkan peristiwa pada Juli 2008 lalu, ICW pernah melaporkan Indikasi Korupsi Penerimaan Migas Rp.194 Triliun, sempat ditangani KPK jilid II, tapi kemudian tidak jelas. Setelah ICW tidak mempertanyakan lebih jauh.

 

Selain itu, kata Hari, salah satu kasus yang dapat KPK telusuri saat Raden Priyono memimpin BP Migas adalah temuan hasil pemeriksaan BPK dari laporan keuangan BP MIGAS periode tahun 2009, 2010, 2011 yang menyatakan bahwa perpindahan BP MIGAS dari gedung Patra Jasa ke Wisma Mulia yang sangat mahal.

 

“Biayanya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan nilai sewa sebesar Rp 307,3 Miliar dan biaya fit out sebesar Rp 76 Miliar,” ujar dia.

 

Bahkan masih menurut Hari, laporan hasil pemeriksaan sudah dilaporkan ke KPK tapi belum ada respon. Ia menduga hal itu tidak direspon karena ditahan oleh Lambok Hutahuruk mantan Direktur Gratifikasi KPK era kepemimpinan KPK jilid II.

 

“Sebab di era Raden Priyono perpindahan gedung BP Migas diketuai langsung oleh Raden Priyono dan Lambok Hutahuruk ikut dalam mengamankan proyek perpindahan gedung BP Migas,” ucapnya.

 

Ia menambahkan, saat ini Lambok Hutahuruk masih menjabat di SKK Migas sebagai Deputi Penunjang Bisnis, menjadi lahan basah untuk dikorupsi.

 

“Melihat kasus yang terjadi, alangkah bijaknya bila Presiden SBY mengeluarkan Kepres untuk membubarkan SKK MIGAS. Karena hanya menjadi ladang korupsi bagi segelintir orang yang haus materi,” tandasnya.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan