Hukum

Sidang Sengketa Pilkada Jatim Digelar Hari Ini


Jakarta
– Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Herman S Sumawireja (Berkah) mengajukan sidang sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Jatim ke Mahkamah Konstitusi (MK). Herman berharap MK dapat memutuskan perkara itu dengan adil.

“Kita selalu berharap MK dapat memutuskan yang paling baik karena kalau ini tidak didiskualifikasi, ini sama dengan penghalalan dan akan terus terjadi, ini bukan semata-mata kami ingin menang, tidak. Artinya ini akan menyedihkan betul,” kata Herman dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (23/9).

Seperti diketahui, sidang sengketa pilkada Jatim bakal digelar hari ini (24/9) di MK. Pasangan Berkah sudah menyiapkan beberapa bukti kecurangan pilkada Jatim.

Salah satu bukti yang bakal diajukan adalah soal penggelembungan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Daftarnya itu tebal sekali, bantuannya bervariasi. Kalau 2008 waktu itu Rp1,8 triliun, sekarang ini 2013 mencapai Rp5 triliun untuk dana hibahnya yang dibagikan bukan APBD, jadi itu 2013 ini 5 triliun,” jelas Herman.

Menurutnya, penggelembungan dana hibah ini adalah cara yang legal sebagai upaya melanggengkan kekuasaan di Jatim oleh calon tertentu. “Semua legal, bersama-sama DPRD kan memutuskannya, justru yang legal ini mereka bersama-sama sekelompok kecil pemerintah provinsi DPRD mengakali duit rakyat buat melanggengkan mereka. Jadi cara melanggengkan kekuasaannya ini yang nggak benar,” tegasnya.

Sementara itu, Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu, Adhie Massardi berpendapat, kasus penggelembungan dana hibah masuk dalam koridor pidana politik yang sangat serius. “Kenapa begitu gampangnya APBD digelontorkan karena disana ada 22 anggota legislatif Demokrat tentu saja akan menyetujui APBD itu,” kata Adhie.

Dia menambahkan, pilkada ulang di Jatim harus dilakukan. “Saya kira setelah secara spektakuler MK memutuskan pemilu ulang di Sumatera Selatan karena menggunakan doping ini dan ini menjadi pelajaran tidak cukup hanya pemilu ulang aja, jadi ini harus didiskualifikasi,” tukasnya

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan