Makro

Pemerintah Harus Pilih Genjot Pertumbuhan atau Redam Inflasi


Jakarta
– Pemerintah diminta untuk memilih fokus kebijakan antara meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau menjaga inflasi.

Jika tidak fokus, akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah ekonom menilai, keinginan menjaga inflasi pada angka yang rendah akan sulit dicapai jika pertumbuhan ekonomi terus digenjot.

Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto menjelaskan saat ini pemerintah terkesan tidak konsisten dalam menjalankan program ekonomi. Di satu sisi ingin meningkatkan pertumbuhan, namun disisi lain menjaga inflasi supaya tidak melampaui 7,2% pada tahun ini.

Padahal dua kebijakan tersebut dinilai saling mempengaruhi dan upaya pengendalian inflasi masih belum berjalan maksimal.

“Pemerintah harus memilih apakah pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Tapi dua-duanya jalan sendiri-sendiri akibatnya seperti sekarang. Padahal pertumbuhan ekonomi itu mengerek inflasi,” ujar Ryan dalam acara Diskusi Panel Forwada bertema “Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi, Suatu Dilema,” di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/9).

Lebih lanjut Ryan menjelaskan program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menjaring investasi asing di sektor manufaktur seringkali tidak diiringi dengan kesiapan pasokan bahan baku sehingga harus impor. Selain itu, penurunan ekspor akibat tergerusnya volume dan harga komoditas karena gejolak ekonomi global dinilai menjadi hambatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu upaya pemerintah mengendalikan inflasi dipastikan tidak berjalan mudah mengingat ketergantungan terhadap barang impor masih tinggi akibat perubahan gaya hidup. Disamping itu, kondisi infrastruktur yang masih belum memadai di berbagai daerah juga dinilai menjadi faktor penyebab inflasi (inflatoir) yang tidak bisa diatasi dalam waktu singkat.

“Ini yang coba diredam Bank Indonesia (BI) dengan menaikan suku bunga. Dengan suku bunga naik, dana di masyarakat naik orang gak konsumsi. Kalau orang gak konsumsi maka komponen inflasi akan turun, di sisi lain makan korban ekonomi gak growth. Tapi kan (pemerintah) harus milih, ini pilihan,” katanya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi A Djohansyah menyatakan apapun kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun moneter suatu negara setiap saat akan mengalami pilihan. Dalam hal ini, katanya, BI lebih mementingkan stabilisasi ekonomi dengan mengurangi inflasi.

Menurut Difi, tidak ada negara yang bisa mencapai kondisi ideal, dimana pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tingkat inflasi rendah selama bertahun-tahun.

Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tinggi akan meningkatkan peredaran uang, menumbuhkan kredit sekaligus menimbulkan inflasi. “Ibarat mobi, bisa kencang tapi boros. Ada kondisi lain yang tidak dikehendaki dimana pertumbuhan ekonomi rendah namun inflasi tinggi, seperti kecelakaan yang dihadapi negara seperti Yunani. Jadi pertumbuhan ekonomi dan inflasi saling kejar-kejaran,” jelas dia.

Difi berpendapat, untuk negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi dan ekspansif ada batasan tertentu, dimana pertumbuh ekonomi tidak boleh melaju lebih tinggi. Dia menyebutkan angka pertumbuhan maksimal pada saat ini sebesar 6%.

Apabila pertumbuhan ekonomi nasional melampaui batasan 6%, maka akan menimbulkan guncangan yang berdampak pada peningkatan inflasi dan penurunan nilai rupiah. Angka pertumbuhan sekitar 5-6% pada tahun ini dinilai cukup aman tanpa menimbulkan tekanan inflasi berlebihan.

“Kalau ekonomi dipaksa tumbuh itu bahaya, inflasi naik dan rupiah mulai rawan. Ekonomi lima persen dan potensinya enam persen. Kita mash bisa tambah tanpa adanya tekanan inflasi,” katanya.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan