Hukum

RUU Pilkada, Penyelesaian Sengketa Sebaiknya Tetap di MK


Jakarta
– Deputi Direktur Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi (Perludem), Veri Junaidi mengatakan baru lima tahun pelaksanaannya sejak 2008- 2013, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali digoyang dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Dalam RUU tersebut, kewenangan MK mengenai penyelesaian perselisihan hasil pilkada akan dialihkan kepada Mahkahmah Agung (MA).

“Mestinya kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada tetap di MK. Memang kewenangan MK dalam pengujian UU justru dikalahkan oleh penyelesaian perselisihan sengketa pilkada. Namun salah satu prinsip utama sistem penyelesaian sengketa adalah jaminan keberlanjutan struktur badan penyelesaian sengketa pemilu,” ujarnya dalam diskusi ‘Quo Vadis RUU Pilkada? Menata Pemilu Indonesia melalui Pilkada’, di Hotel Akmani Jakarta Pusat, Rabu (25/9).

Veri memaparkan, MK dinilai lebih siap dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Tinggal bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dibenahi berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

“Uuntuk alasan keberlanjutan sistem sebaiknya jangan berubah-ubah sebelum melakukan evaluasi, karena evaluasi juga selama ini belum berjalan,” ucapnya.

Lebih dari itu dari sisi MA, jika kewenangan penyelesaian perselisihan sengketa pilkada diserahkan kembali ke MA, maka beban kerja MA akan cukup berat. Sejauh ini, banyak perkara di MA yang belum diselesaikan.

“Perkara kasasi 2012 di MA masih ada tunggakan 7.784 perkara. Untuk Peninjauan Kembali (PK) tunggakannya mencapai 2.261. Belum grasi, dan uji materiil. Kalau di total di 2012 ada setidaknya 10.116 perkara. Artinya kalau dilihat tunggakannya cukup besar perkara atau beban kerja yang perlu diselesaikan,” ucapnya.

Seperti diketahui dalam pasal 28 ayat (1) RUU Pilkada tertulis bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan diajukan kepada MA paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dengan tembusan kepada panitia pemilihan. Pada ayat (3) menyebutkan putusan MA bersifat final dan mengikat.

Lebih lanjut Veri memaparkan, jika kewenangan MK dalam penyelesaian perselisihan sengketa pilkada dianggap terlalu banyak, maka langkah terbaik adalah bukan memberikan kewenangan kepada MA, melainkan mendesain pemilu serentak.

“Kalau serentak masih sangat mungkin bagi MK untuk menangani penyelesaian sengketa, tinggal dipikirkan per regional atau seluruh Indonesia. Kalau regional maka semua perkara tidak muncul dalam satu waktu.. Bisa juga dengan sistem tahun pertama pemilu nasional, 2,5 tahun berikutnya pemilu lokal. Jadi dengan skema pemilu seperti tadi, MK akan sibuk pada waktu tertentu-tertentu saja,” paparnya

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan