Polkam

KPU dan Kemdagri Kerja Sama Sempurnakan DPT


Jakarta
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengadakan rapat koordinasi di Kemdagri, Jakarta, Rabu (25/9) malam. Rapat juga dihadiri pimpinan Komisi II DPR dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Seusai pertemuan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengemukakan, pertemuan menghasilkan kesepakatan yaitu KPU dan Kemdagri akan terus berkoordinasi dalam rangka penyempurnaan data pemilih. Selain itu, menyepakati bahwa daftar pemilih tetap (DPT) akan ditetapkan kembali setelah dijamin akurasinya oleh KPU.

“Jadi data-data yang sudah di-update sama KPU nanti kita uji terus, sehingga dapatlah data yang diyakini paling akurat,” kata Gamawan.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengemukakan, pihaknya memutuskan merevisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan sejumlah kabupaten/kota. Keputusan itu diambil guna menjadi validitas data DPT yang bakal menjadi acuan pemilih dalam Pemilu 2014 mendatang. Selain itu, upaya revisi DPT itu juga sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu yang menilai masih adanya sejumlah kendala dalam proses penyusunan daftar pemilih di daerah.

“Selama proses revisi DPT, KPU akan bekerja sama dengan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terutama, untuk menyandingkan data antara DPT dihasilkan KPU dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diolah berdasarkan hasil perekaman KTP elektronik (e-KTP). Berdasarkan hasil sinkronisasi terkini antara KPU dan Kemendagri, dipastikan sekitar 131 juta data pemilih sudah valid. Kami akan terus melakukan koordinasi untuk bisa memastikan bahwa proses perbaikan atas DPT yang telah ditetapkan KPU Kabupaten/Kota itu bisa dilakukan koreksi-koreksi,” tuturnya.

Saat ini, kata Husni Kamil Manik, setidaknya terdapat sekitar 49 juta data pemilih yang masih belum sinkron antara data DP4 Kemdagri dan data KPU. Oleh sebab itu, selisih data ini akan terus dikoordinasikan untuk disempurnakan sehingga tidak ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu mendatang.

“Kita akan terus sempurnakan melalui sistem maupun pencermatan di tingkat lapangan oleh KPU kabupaten/kota bersama jajarannya,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menduga sistem informasi pendaftaran pemilih (Sidalih) turut menjadi salah satu penyebab proses penyusunan daftar pemilih oleh KPU. Termasuk, terjadinya perbedaan data antara KPU dan Kemendagri yang sudah berlandaskan pada NIK (Nomor Induk Kependudukan) tunggal di program e-KTP. Oleh sebab itu, sebelum KPU menetapkan DPT perbaikan nantinya, Komisi II DPR akan menguji validitas Sidalih KPU tersebut.

“Sidalih ini kan belum pernah diuji publik. Makanya, nanti sebelum DPT ditetapkan, kita akan uji dulu Sidalihnya KPU, apakah data-data itu nanti sudah benar-benar valid,” ujarnya.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan