Hukum

IPW : DPR Harus Tolak Sutarman Jadi Kapolri


Jakarta
– Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berharap DPR menolak Kabareskrim Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri yang dicalonkan Presiden SBY. DPR diharapkan tidak menjadi ‘tukang stempel’ presiden dengan mengabaikan sikap kritis demi terciptanya Polri yang diharapkan masyarakat.

“Sikap seperti ini semakin menunjukkan bahwa DPR hanya sebagi ‘tukang stempel’ Presiden SBY dan Polri tidak akan pernah mendapatkan pimpinan yang ideal seperti harapan masyarakat, sehingga Polri tidak akan pernah berubah,” kata Neta, di Jakarta, Minggu (29/9).

Dikhawatirkan, uji kepatutan dan uji kelayakan calon Kapolri yang digelar di Komisi III DPR tidak serius. DPR tidak kritis dan tidak melihat dampak negatif dari terpilihnya Sutarman sebagai Kapolri.

Menurutnya, terdapat enam kesalahan dibalik pencalonan Sutarman.
Pertama, usia jabatan Sutarman jika terpilih sebagai Kapolri hanya 21 bulan. Masa jabatan tersebut sangat singkat dan tidak cukup untuk membenahi Polri.
Permasalahan kedua adalah, Polri dibawah kepemimpinan Sutarman diyakini tidak akan bisa bersinergi dengan KPK mengingat Sutarman tidak kooperatif dengan badan antikorupsi itu terkait perkara simulator SIM.

“Indikasi ini akan menjadi kendala serius bagi masa depan kedua lembaga (Polri-KPK)” katanya.

Persoalan ketiga dan seterusnya, lanjut Neta, adalah ketidakprofesionalan Sutarman dalam menangani perkara-perkara besar. Seperti perkara korupsi Alkes, perkara korupsi plat nomor kendaraan bermotor yang diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, mangkraknya kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga melibatkan tokoh Partai Demokrat Andi Nurpati, dan ketidakmampuan Sutarman memaksimalkan unit kerja Tipikor Polri.

“Dari keenam masalah ini bisa disimpulkan bahwa komitmen Sutarman dlm memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh Polri sesungguhnya sangat diragukan dan patut dipertanyakan,” paparnya.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan