Umum

Rapat Dewan Pengupahan Kaltim Alot


Samarinda
– Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Kaltim saat ini yang berada di angka Rp. 1.752.000, dirasakan kurang oleh para buruh yang sudah berkeluarga. Hal ini disampaikan Ketua DPD Kahutindo Provinsi Kaltim, Rulita Wijayanindyah setelah rapat tahunan Dewan Pengupah Provinsi Kaltim di Kantor Gubernur  tadi siang (3/10).

menurut wanita berkacamata ini, sudah saatnya buruh dapat merasakan gaji mereka untuk kebutuhan pendidikan, transportasi dan kebutuhan keluarga lainnya. “Meskipun UMP tahun 2013 telah mengalami kenaikan sebesar 49 persen dari tahun 2012, jangan disamakan donk dengan standar KHL buruh yang lajang” ujar Lita. “perlu diingat, kenaikan UMP tahun lalu merupakan hasil kerja keras rekan-rekan buruh yang datang memberi support ke Gubernur tahun lalu” lanjut Lita.

sekedar informasi, Lita lebih suka menyebut aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Buruh Kahutindo dengan sebutan memberi dukungan.
 
jika dikaitkan dengan data BPS yang dipaparkan beberapa waktu lalu, Kahutindo berasumsi angka produktiifitas makro pekerja di kaltim sebesar Rp. 168.000.000 pertahun per pekerja atau Rp.12.000.000 per pekerja per bulannya. Angka ini didapatkan Kahutindo setelah melihat Pendapatan Domsetik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dari sektor non migas  sebesar Rp 272 Triliun dibagi jumlah pekerja di kaltim sebanyak 1.619.118 jiwa. “kita realistis, tidak mungkin pengusaha mau membayar gaji buruh sebesar itu, makanya kami hanya meminta kenaikan UMP tahun 2014 hanya sebesar 60 persen atau naik menjadi Rp. 2.800.000” beber Lita.

namun harapan serikat pekerja nampaknya masih sebatas angan, karena Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) malah meminta UMP tahun 2014 turun menjadi Rp. 1.512.623, pihak Apindo beralasan bahwa pada tahun 2012, Dewan Pengupahan Prov Kaltim menyepakati besar kenaikan UMP tahun 2013 hanya 7,6 persen dari Rp. 1.177.000 menjadi Rp. 1.400.000. dan tidak mengakui UMP tahun 2013. Apindo menilai UMP tahun 2013 yang ditetapakan Gubernur bukan hasil kesepakatan Dewan Pengupah Provinsi Kaltim.

“Apindo tidak bisa mengingkari UMP tahun 2013, karena telah menjadi produk hukum yang harus dipatuhi” sanggahnya.

Wanita yang membawa puluhan anggota Kahutindo untuk mengawalnya menghadiri rapat tahunan di kantor Gubernur siang tadi mengatakan akan terus memperjuangkan kenaikan UMP tahun 2014.

Sementara itu, Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak yang ditemui diruang kerjanya meminta agar dewan pengupah provinsi kaltim menyamaka satu visi terlebih dahulu tentang besarnya standar KHL provinsi Kaltim. “jika mereka telah menyepakati KHL, saya menjamin kodok gak akan mati, ular gak kan kelaparan” pungkas Awang

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan