Umum

KSPI Ancam Laporkan Indonesia ke PBB dan ILO


Jakarta
– Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memenangkan perjuangan upah minimum, terbukti di Banten 1 perusahaan penanguhan upah minimum di tolak yaitu PT Yoshin (5/9).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, PTUN Banten memenangkan gugatan buruh yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat  kembali menang (26/9) dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya.

“Ini menunjukan bahwa perjuangan upah minimum buruh sudah menang dan secara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans no 231 tahun 2003 dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum,” ujarnya 

Lebih lanjut, dia menuturkan mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini. KSPI juga mendesak PTUN DKI Jakarta mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI, dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum.

“Fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenrur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN,” terangnya.

Dia mengancam, apabila perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut maka pihaknya akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kata dia, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013.

Ia menegaskan bahwa buruh Indonesia menolak Inpres No 9 tahun 2013 tentang pengaturan penetapan upah minimum karena bertentangan dengan konstitusi. Masih kata dia, yang paling berbahaya dari Inpres tersebut adalah dilibatkannya polisi Indonesia dalam permasalahan hubungan industrial (permasalahan kenailkkan upah).

Oleh karena itu, pihaknya bersama elemen gerakan buruh lainnya akan mengambil langkah-langkah gugatan warga negara (citizen lawsuit) ke pengadilan negeri karena Presiden dan Menteri-menterinya telah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH), KSPI juga akan melapor ke PBB dan ILo terhadap tindakan Pemerintah Indonesia yang melibatkan polisi dalam persoalan kenaikan upah minimum.

“Ini sudah bertentangan dengan konvensi ILO no 87, dan no 98 dan terakhir tentunya aksi mogok nasional tgl 28-30 oktober yang melibatkan 3 juta buruh,” tukasnya. (Yd)

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan