Polkam

IPA Menolak Hasil APEC


Jakarta – Ratusan massa yang tergabung dalam Indonesian Peoples Alliance (IPA), Selasa (8/10) melakukan aksi unjuk rasa di Kedubes AS Jakarta, menolak hasil-hasil pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali. Menurut Rudi HB Damman, Koordinator IPA Nasional, pertemuan APEC hanya akan merampas hak-hak dasar rakyat atas kekayaan sumber daya alamnya.

“Dibalik pertemuan APEC, tersimpan berbagai agenda liberalisasi yang sengaja diciptakan oleh imperialisme untuk semakin mengintensifkan penetrasi perdagangan mereka terhadap negara-negara  dikawasan Asia Pasifik,” kata Rudi dalam aksi tersebut.

Dalam aksinya massa Indonesian People’s Alliance (IPA) atau Aliansi Rakyat Indonesia menuntut menolak segala bentuk skema kerjasama yang dihasilkan dalam pertemuan KTT APEC di Bali karena tidak memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

Selain itu, IPA juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia dan Asia Pasifik untuk melakukan kampanye penolakan terhadap hasil dari pertemuan KTT APEC.  Kemudian memperkuat konsolidasi dan gerakan rakyat Asia Pasifik untuk menghadang agenda liberalisasi perdagangan. Memperkuat persatuan rakyat di Asia Pasifik untuk membangun satu model perdagangan yang mengabdi kepada rakyat. Dan membangun perlawanan di berbagai negeri berkembang untuk melawan rejim korporasi yang hanya berpihak kepada kapitalis monopoli asing.

Rudi HB Damman, menambahkan, bagi rakyat Indonesia, KTT APEC ini tidak akan pernah memberikan keuntungan bagi rakyat. Sebagai tuan rumah, pemerintah Indonesia hanya berperan sebagai pemberi fasilitas kepentingan negeri-negeri kapitalis monopoli dan memberikan jalan untuk melakukan monopoli dipelbagai sektor melalui skema neoliberal.

“Melalui isu Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA) dan program Public Private Partnership (PPP), negara-negara kapitalis monopoli berusaha mengukuhkan dominasinya melalui skema kerjasama regional,” jelasnya.

Ditambahkannya,  pertemuan APEC hanya akan merampas hak-hak dasar rakyat atas kekayaan sumber daya alamnya. Dibalik pertemuan APEC, tersimpan berbagai agenda liberalisasi yang sengaja diciptakan oleh imperialisme untuk semakin mengintensifkan penetrasi perdagangan mereka terhadap negara-negara  dikawasan Asia Pasifik.

Konsekuensinya, rakyat akan menghadapi persoalan yang lebih dalam dan jauh lebih masif. Kaum tani akan menghadapi monopoli atas harga sarana dan hasil produksi, buruh akan menghadapi perampasan upah melalui skema upah murah tanpa mendapatkan jaminan kepastian kerja.   Sektor lingkungan semakin hancur akibat investasi skala besar asing yang terus memonopoli dan merampok sumberdaya alam Indonesia, tegas Ketua Umum GSBI.

Oleh karena itu, lanjutnya, menjadi penting kemudian bagi rakyat di negara berkembang (Indonesia) dan dunia pada umumnya terlibat aktif menyebarluaskan penolakan atas hasil KTT APEC 1-8 Oktober 2013. “Rakyat harus menolak dan melawan segala skema kerjasama yang akan dihasilkan dalam pertemuan. Kerjasama ini akan menghilangkan kedaulatan dan kemandirian rakyat atas kekayaan alam di negaranya,” cetusnya.

Rudi menambahkan, Rakyat Indonesia harus memiliki agenda alternatif sebagai counter atas skema monopoli yang coba dipaksakan melalui pertemuan APEC. Agenda alternatif tersebut harus berbasiskan pada kerangka reform ekonomi dan sosial yang komprehensif. Agenda alternatif ini harus mempunyai tujuan untuk merebut kembali kedaulatan dan kontrol rakyat Indonesia dari kapitalisme monopoli, serta menegakkan kepentingan rakyat diatas kepentingan lainnya.

“Kebijakan investasi dan perdagangan yang dikembangkan haruslah mengabdi kepada rakyat dengan memegang prinsip-prinsip; kedaulatan, integritas teritorial, non-intervensi, saling menguntungkan, self determination dan bersandarkan pada kekuatan atau kapasitas nasional,” pungkasnya.

IPA merupakan gabungan elemen terdiri dari Walhi, Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Solidaritas Perempuan (SP), Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia (Indonesian Student Press Association), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Lembaga Kajian untuk Studi Demokrasi dan Nasional (INDIES), Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan Media Informasi-SPSI (PPMI-SPSI), Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Gerakan Rakyat Indonesia (GRI), Aksi, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Sawit Watch, PBHI Jakarta, KPSHK, SPKS, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, ADRA Indonesia, Yakkum, RAG, Fatayat NU,  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), Yayasan Satu Dunia, Pusaka Indonesia, PKBI, K-SBSI, GemaIndonesia, BIMA, PUSAKA, Konsorsium Permbaruan Agraria, SBSI 92, JKPP, Gaspermindo, Pergerakan Indonesia, LBH Jakarta, SEMAR UI, RTN, JAPI, IKG, Komite Aksi Perempuan, Demos.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan