alt
Hukum

PMKRI : Integritas Pejabat Rentan Ancam Kredibilitas Negara

altJakarta (MediaNusantara.co) – Publik lagi–lagi seakan dibuat geger, satu per satu petinggi negara dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akil Mochtar, sang Ketua Mahkamah Konstitusi RI digelandang KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Rabu (2/10/2013) malam di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dari kediamannya, KPK mengamankan barang bukti berupa Sin$ 284.050 dan US$22.000 serta menangkap 2 orang lainnya.

Tidak berhenti sampai situ, di lokasi lain KPK juga menangkap beberapa orang. Akil diduga menerima suap terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gunung Mas, Kalimantan Selatan dan Lebak, Banten. Kamis (3/10/2013), KPK pun resmi menetapkan Akil sebagai tersangka beserta 5 orang lainnya, yakni Chairun Nisa, Cornelis, Hambit, Tubagus, dan Susi..

Akil Mochtar kian menambah panjang daftar nama pejabat yang terjerat kasus korupsi. Menanggapi kasus tersebut, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menyatakan kasus Akil Mochtar bukan hanya mencoreng lembaga peradilan tapi juga menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan negara.

“MK sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan ekstra, bagaimana bisa justru putusannya dijadikan komoditi ? Itu sama saja menjual nasib orang banyak.”, demikian dipaparkan Rafael Sinaga dari PMKRI. Sebagaimana diketahui, kewenangan MK yang mulai dari masalah perundang – undangan, hubungan antar lembaga negara, sampai soal pemilu, sangat menentukan dalam berlangsungnya penyelenggaraan negara yang baik.

“Perlu adanya suatu sistem berkelanjutan guna mengawasi khususnya para pejabat tinggi negara yang rentan penyelewengan, bukan hanya seleksi ketat sewaktu proses pemilihan saja.”, lanjut Rafael. Sistem pengawasan tersebut harus mampu secara efektif berperan menjaga integritas dari para pejabat tinggi negara. Hal ini ia yakini karena melihat realita, misalnya Akil Mochtar dipilih justru lantaran memenuhi kriteria kecakapan.

Kemerosotan rasa antusias dan optimis mayarakat pada negara juga disoroti oleh PMKRI sebagai imbas dari minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. “Legislatif, eksukutif, serta yudikatif, seakan malah saling berbagi lahan pampasan.”, ucap Ketua Presidium PP PMKRI Yohanes Sahat membenarkan. “Jangan sampai masyarakat beranggapan tidak ada lagi yang dapat dipercaya, masyarakat harus memiliki harapan pada negaranya”, tutup Yohanes. (SAL)

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan