Umum

Andiko : KTT Hukum Rakyat Jawaban Kebutuhan Sistem Hukum


Jakarta
– Direktur Eksekutif HuMa Andiko mengungkapkan, Hukum rakyat seharusnya menjadi jawaban dari kebuntuan sistem hukum Negara dalam menyediakan keadilan bagi rakyat. Sudah saatnya hukum dikembalikan kepada rakyat dan bekerja di bawah panji cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Demikian diungkapkan Andiko dalam Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hukum Rakyat di Cibubur Jakarta,  Selasa, (8/9).

Menurut Andiko KTT Hukum Rakyat ini dilaksanakan di Cibubur pada 8-10 Oktober 2013 dengan mengusung tema “Hukum Rakyat, Menata Masa Depan Indonesia”. Konferensi ini dihadiri ratusan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) dari berbagai pelosok Nusantara.

Ketua Badan Pengurus HuMa Chalid Muhammad menjelaskan, Ditengah keterpurukan negeri ini akibat prilaku elit yang jauh dari rasa keadilan mayoritas bangsa, masih terdapat banyak rakyat Indonesia yang berbuat dengan tulus dan tanpa pamrih untuk menyelamatkan negeri ini. Mereka terus membangun solidaritas serta tanpa kenal lelah mempromosikan hukum rakyat demi terwujudnya pembaruan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Chalid berharap,  KTT Hukum Rakyat ini diharapkan akan menjadi tonggak bagi gerakan hukum rakyat dalam mengambil peran utama dalam  menata masa depan Indonesia.

Direktur Eksekutif  Epistema Institute  Myrna Safitri menambahkan,  perlu adanya upaya pembaruan hukum, dimana Pendamping Hukum Rakyat dapat membantu negara dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang strategis, serta melakukan koreksi terhadap negara yang abai memberi pengakuan, lalai memberi perlindungan, absen menyelesaikan konflik dan royal memberi izin eksploitasi.

Sementara itu, HuMa sendiri telah lebih dari satu dekade melalui Pendamping Hukum Rakyat mendorong hukum rakyat dapat melengkapi proses penegakan hukum di Indonesia. HuMa memiliki keyakinan bahwa bila hukum rakyat ditempatkan dengan tegas sebagai bagian integratif dari sistem hukum nasional, maka tatanan hukum Indonesia tidak akan stagnan.

Saat ini Huma telah melatih lebih dari 1.000 Pendamping Hukum Rakyat di seluruh nusantara menjadi actor pembaharuan hukum bersama rakyat untuk melakukan advokasi bersama masyarakat adat/lokal.

Banyak keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai para PHR untuk mendorong implementasi berbagai Kebijakan pemerintah untuk memperkuat hak tenurial, ketahanan ekonomi dan partisipasi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

KTT Hukum Rakyat ini dibuka dengan orasi dari beberapa tokoh nasional, seperti Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Ibrahim, S.H., M.H., LLM, wakil dari Komisi Yudisial, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Anis Baswedan, Myrna Safitri dan Andiko.

Pada KTT ini para Pendamping Hukum Rakyat juga akan mendiskusikan beberapa topik seperti Sistem Peradilan Indonesia, Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Alam, Konflik Sumber Daya Alam serta RUU Desa dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Selain KTT, HuMa dan PHR akan menggelar Dialog Nasional dengan Mahmakah Agung pada tanggal 10 Oktober 2013 bertajuk “Merumuskan Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional”.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan