Hukum

Kontrak Karya Jadikan Perusahaan Asing Kebal Hukum


Jakarta
–  Salah satu masalah mendasar dari pertambangan Indonesia adalah penguasaan dan eksploitasi masif dari sumber daya tambang oleh perusahaan multinasional melalui sistem Kontrak Karya (KK).

Demikian ungkap Direktur Eks Indonesia Mining and Energy Studies M. Erwin Usman di Jakarta, Selasa (8/10).

“Sistem Kontrak Karya ini menjadikan perusahaan asing multinasional berada di wilayah yang tak tersentuh hukum,” ujarnya.

Menurut dia, UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara belum menyentuh akar persoalan ketidakadilan dalam sektor tambang ini. Sejumlah tindak pidana korporasi dari pemegang KK seperti Freeport di Papua, Vale-INCO di Sulawesi, Newmont di Nusa Tenggara Barat senantiasa terabaikan.

Ia menyebutkan soal penghancuran kawasan hutan, pencemaran lingkungan, sistem peringatan dini, pajak, royalti, serta pemberian dana jasa keamanan secara ilegal pada aparat keamanan, adalah rahasia umum yang terjadi di wilayah KK.

“Ini belum ditambah dengan perampasan ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat adat di lingkar tambang,” terangnya.

Audit Investigatif

Ia menegaskan, diperlukan suatu kerangka menyeluruh untuk mengatasi persoalan ini. Yakni, pertama, kata dia, audit seluruh KK tambang yang ada di Indonesia. Tindakan ini diperlukan untuk menelaah dan menelisik lebih komprehensif KK yang ada secara hukum, dan apa manfaatnya bagi kepentingan nasional.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi ruang legal atas hal ini.

“Sebuah Tim Terpadu dari beragam lintas disiplin ilmu dan kelompok sangat tepat untuk menjalankan hal ini,” tegasnya.

Berikutnya yang kedua, sambungnya, KPK harus masuk dalam persoalan ini dan melakukan telaah dan tindakan investigasi atas KK yang ada. Khususnya menelisik terkait pajak dan royalti. Dua sektor ini disinyalir terjadi manipulasi yang merugikan keuangan negara.

“Apalagi sesuai pernyataan publik Ketua KPK dan Ketua BPK soal tambang ini sudah masuk tahap darurat. Yang artinya potensi ketidakadilan dan kerugian negara sangat besar dalam praktek pertambangan selama ini di bawah rezim Kontrak Karya,” pungkasnya.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan