Hukum

Perlu terobosan hukum untuk anulir putusan sengketa pilkada MK


Jakarta
– Putusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) menimbulkan ketidakpercayaan publik. Apalagi setelah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non aktif tertangkap tangan karena terindikasi suap terkait putusan sengketa pilkada kabupaten Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

“Ada indikasi keanehan, permainan dan/ atau suap yang melibatkan sengketa pilkada lain,” kata Koordinator Presidium Solidaritas Pengacara Pilkada (SPP) Ahmad Suryono di Jakarta, Jumat (11/10).

Karena itulah, menurut Suryono, SPP berinisiatif melakukan eksaminasi terhadap tiga putusan sengketa pilkada yang patut diduga bermasalah. Adapun ketiga daerah itu adalah pilkada kota Kediri (Jawa Timur), kabupaten Dogiyai (Papua) serta kota Palembang (Sumatera Selatan).

Terkait Kediri, dia memaparkan, terdapat indikasi yang patut dicurigai dari sisi materi permohonan. Dikatakan, pemohon mendalilkan adanya dugaan money politic yang dilakukan oleh pemenang melalui kontrak politik Rp50 juta untuk setiap RT/ tahun. “Panwaslu sendiri telah kirim surat teguran kepada calon tersebut untuk hentikan kontrak politik. Namun MK sama sekali tidak menganggap fakta tersebut,” ujarnya.

Selain itu, masih kata Suryono, terdapat bukti petunjuk, rekaman, dan saksi terkait adanya dugaan suap senilai Rp20 miliar yang diduga memuluskan kemenangan pihak tertentu.

Sedangkan permasalahan Dogiyai, dia menjelaskan, terjadi kesepakatan fiktif penuh manipulasi oleh kepala distrik, tim sukses kandidat pasangan nomor satu, PPD dan panwas distrik serta dua anggota KPU guna mengamankan kompromi politik. “Terbukti di persidangan bahwa MK mengakui sepangkal surat kesepakatan fiktif yang dikoordinir oleh kepala distrik bersama beberapa kepala kampung dalam pemungutan suara di distrik pyaiye. Dan parahnya hasil kompromi manipulatif serta kesepakatan fiktif ini dijadikan dasar pertimbangan MK untu memenangkan pemohon,” katanya.

Sementara di Palembang, menurutnya, patut diduga keras terjadi manipulasi penghitungan surat suara sehingga pihak terkait yang semula menang delapan suara berbalik menjadi kalah 27 suara. “Keanehan dalam kasus kota Palembang ini adalah penghitungan ulang suara dilakukan di dalam bilik/ ruangan hakim panel, tanpa disaksikan oleh para pihak,” ujarnya.

Dia berpendapat, seluruh kejadian kecurangan pilkada itu sudah mengingkari keadilan hakiki yang diperjuangkan rakyat dan dijamin konstitusi. “Sangat layak jika terdapat sebuah terobosan hukum untuk anulir putusan sengketa pilkada MK yang terindikasi suap demi keadilan konstitusional,” tandasnya.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan