Polkam

Gaya Politik Masih Sebatas Pencitraan Diri


Jakarta – Walaupun saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga dalam demokrasi pemerintahan di dunia setelah Amerika dan India, Arbi Sanit menilai demokrasi di negara ini baru sampai pada kulitnya.

“Selama ini Indonesia baru menjalani prosedur dari demokrasi itu sendiri, yaitu sebatas bagaimana cara memilih Presiden, Anggota DPR, DPRD, dan Kepala Pemerintahan Wilayah,” tuturnya dalam dialog di rumahnya, Minggu (13/10).

Menurut pengamat politik senior ini, pejabat-pejabat politik yang maju dalam sebuah pencalonan masih terus menggunakan politik pencitraan dalam kampanyenya.

“Elit politik tidak pernah menyertakan jejak politik mereka sebelumnya ketika menjalankan kampanye,” tambahnya.

Jejak politik yang dimaksud termasuk apa yang sudah disumbangkan mereka terhadap bangsa dan kesalahan apa yang dilakukannya ketika berorasi. Hal ini juga dikarenakan dalam UU Pemilu sendiri yang tidak tegas mengatur hal tersebut sehingga merusak nilai demokrasi itu sendiri.

Selain demokrasi yang belum dipahami seutuhnya, pembangunan di Indonesia juga masih menyisakan kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

“Pembangunan Indonesia itu masih antara maju dan tidak maju. Kita itu adanya di tengah-tengah soal kemajuan atau bisa dibilang dalam keadaan yang instabilitas,” tambahnya.

Indonesia juga sekarang ini mengalami kegagalan ideologis dalam manafsirkan Pancasila. Pancasila baru diakui dan diterima sebagai ‘judul dan atau outline’ dari dasar dan pedoman bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Tafsir filosofis masih mendominasi interpretasi Pancasila, sehingga tafsir praksistis sebagai pedoman praktis bagi menata institusi sebagai bingkai bagi penerapannya menjadi terkesampingkan.

Maka selama 68 tahun merdeka, rakyat Indonesia terjebak oleh godaan globalisasi yang gencar menawarkan kenikmatan pragmatisme berdasar kepentingan sempit individu dan golongan.

Hal ini menyebabkan adanya tren diskontinuitas perpolitikan di Indonesia. Lemahnya kepemimpinan karena tidak berbasis sistem partai mayoritarianisme, menghilangkan kemampuan pemerintahan negara untuk mengendalikan perubahan secara terarah dan berangsur (evolusioner) juga turut mendukung tren ini terus berlanjut.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan