Umum

Jumhur : Boikot Produk dari Negara yang Batasi TKI


Jakarta
– Ada yang tidak fair dalam praktik liberalisasi perdagangan barang dan produk-produk industri yang dilakukan negara-negara di dunia, yakni adanya pembatasan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, dalam siaran persnya, Minggu (13/10) sore.

Ia menyatakan, adalah tidak adil pada praktik liberalisasi perdagangan barang dan produk-produk industri dari negara-negara di dunia kepada Indonesia. “Mereka dengan bebas memasukkan barang dan produk industrinya ke Indonesia, tetapi mereka juga membatasi pada TKI,” tegas Jumhur dalam diskusi panel di Auditorium Visual Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Sabtu (12/10).

“Tetapi ironisnya pejabat berwenang di negeri ini tidak berkutik menghadapi kebijakan perdagangan bebas dari negara-negara itu. Sebagai bangsa berdaulat seharusnya kita bisa mensikapi praktik liberalisasi perdagangan barang dan produk-produk industri itu dengan tegas. Kalau mereka mau memaksa kita harus mau membeli produk-produk negaranya, kita pun bisa memaksa mereka harus mau menerima TKI tanpa pilih-pilih sektor pekerjaan,” tambahnya.

Jumhur kemudian memberikan contoh tiga negara yang telah mempraktikkan liberalisasi itu. Australia, mau mengimpor ribuan sapi ke Indonesia, namun membatasi TKI yang bekerja di negaranya. Dalam kunjungan ke Australia, Jumhur sempat menanyakan langsung pada para pengusaha potong hewan mengenai jumlah TKI yang bekerja di sektor itu. Katanya ada sekitar 500 TKI. Sementara tenaga kerja asal Filipina sebanyak 8.000 orang. Padahal Fililpina tidak pernah melakukan hubungan dagang dengan Australia sebagaimana halnya Indonesia.

Jumhur mengaku sempat marah kepada pihak yang berwenang di Australia, karena memperlakukan tidak adil dengan TKI hanya karena alasan penguasaan bahasa Inggris TKI tidak memenuhi grade 7 dibanding tenaga kerja dari Filipina. “Saya katakan, Pemerintah Australia ini tidak fair, masak orang hanya bekerja menghadapi sapi diminta penguasaan bahasa Inggris dengan level tinggi,” ungkap Jumhur.

Kondisi seperti ini, kata Jumhur, dia sampaikan ke Menteri Pertanian Indonesia. “Pak Menteri Pertanian sudah sepakat untuk memboikot impor sapi Australia ke Indonesia,” kata Jumhur.

Kemudian contoh lain, Jepang. Pemerintah Jepang maunya barang dan produk-produk industri negaranya bisa dibeli lndonesia, tetapi dalam hal penerimaan TKI yang bekerja di Jepang dibatasi. Hingga saat ini TKI yang bekerja di sektor industri di Jepang masih diperlakukan sebagai pekerja magang, “Ini tidak adil. Mestinya TKI itu diperlakukan seperti umumnya pekerja industri di Jepang. Jangan diperlakukan sebagai traini,” kata Jumhur.

Lalu, Singapura. TKI yang bekerja di kafe-kafe dan restoran di Singapura juga diperlakukan sebagai pekerja magang. Pemerintah Singapura tidak bersedia memperlakukan TKI tersebut sebagai pekerja umumnya di Singapura. “Ini juga tidak fair,” kata Jumhur.

Menurut Jumhur, kalau saja TKI yang bekerja di Jepang dan Singapura bisa diperlakukan fair, berikut Australia dapat memperlakukan sama seperti tenaga kerja Filipina, maka jumlah uang kiriman TKI yang masuk ke tanah air (remitansi) akan lebih tinggi lagi dibanding saat ini yang jumlahnya sekitar Rp 120 trilyun.

Menghadapi ketidakadilan tersebut, kata Jumhur, diperlukan keberanian bersikap. “Kita harus berani bersikap tegas. Bila perlu barang dan produk-produk industri dari Jepang kita stop masuk ke Indonesia kalau Pemerintah Jepang tidak bersedia memperlakukan TKI yang bekerja di negaranya seperti pekerja umumnya di Jepang,” tegas Jumhur.

Menurut Jumhur, Indonesia jangan bersikap rendah diri dengan bangsa lain. “Kita adalah bangsa berdaulat. Lebih baik bekerja di negeri sendiri daripada bekerja di negara lain tetapi tidak diperlakukan adil,” tambahnya,” kata dia.

Disamping itu, kata Jumhur, di dalam negeri sendiri kiranya perlu diciptakan lahan kerja bagi anak-anak bangsa ini agar tidak bekerja ke luar negeri.

Ditambahkannya, pemerintah sejatinya tidak mendorong-dorong warganya untuk menjadi TKI bekerja di luar negeri. Kalau pun ada yang mau menjadi TKI jangan karena keterpaksaan. Melainkan karena dorongan karir atau profesi yang dimiliki. Sebab dengan cara itu, TKI kita akan lebih bermartabat dan terangkat derajatnya, yakni lebih dihargai.

Pada bagian lain, Jumhur menawarkan, sebagai solusi untuk membangun negeri yang dikenal gemah ripah loh jinawi toto tentrem ini, yakni memberikan pekerjaan para tenaga kerja Indonesia unggul agar bekerja di negeri sendiri.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan