Umum

Hatta ; Dewan Pengupahan Diharapkan Umumkan UMP Serentak


Jakarta
– Dewan Pengupahan diharapkan bisa melakukan pengumuman terhadap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) secara serentak di seluruh daerah. Pengumuman UMP serentak dinilai bisa mengurangi rasa kekhawatiran dan ketidakpastian, baik di antara para pengusaha maupun pekerjanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan sebenarnya pemerintah sudah menetapkan aturan dalam penetapan upah minimum, yakni harus tepat waktu 60 hari untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) dan 40 hari untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebelum berlakunya UMP atau UMK tersebut. Oleh karenanya Dewan pengupahan diharapkan bisa mengikuti aturan tersebut untuk menjaga iklim kerja yang kondusif.

“Kita harapkan serentak bisa diumumkan. (dalam) UU kan sekian puluh hari setelah ditetapkan oleh dewan pengupahan sudah harus diumumkan, biar gak timbul kekhawatiran, supaya tidak menunggu-nunggu,” ujar Hatta di Jakarta, Rabu (16/10).

Sementara itu terkait dengan permintaan sejumlah kelompok serikat pekerja yang meminta kenaikan upah minimum hingga Rp 3,7 juta/bulan, Hatta berpendapat apabila kondisi keuangan industri tidak cukup kuat maka akan berdampak pada penutupan pabrik sehingga akan merugikan masyarakat. Selain itu, katanya, dampak jangka panjangnya adalah pada bertambahnya angka pengungguran akibat adanya PHK.

Oleh karenanya dia kembali mengharapkan supaya dewan pengupahan bisa mencari jalan terbaik untuk mewadahi aspirasi tersebut supaya kondisi iklim usaha bisa tetap terjaga. Namun Hatta tidak memungkiri bahwa kenaikan upah perlu karena adanya inflasi asalkan masih dalam tahap kewajaran.

“Jangan sampai daya beli menurun, ini kan perlu cari jalan tengah. Kita tidak intervensi, ada dewan pengupahan disana,” katanya.

Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja (Permenakertrans) mengenai penetapan UMP di seluruh provinsi sudah hampir memasuki tahap finalisasi. Regulasi tersebut diproyeksi akan rampung akhir Oktober dan paling lambat awal November karena masih ada beberapa provinsi di Indonesia yang masih melakukan survei harga pasar sehingga dewan pengupahan belum bisa menetapkan besaran upah minimumnya.

Menurutnya ada banyak pertimbangan yang dimasukkan pemerintah dalam peraturan mengenai penetapan UMP termasuk kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi. Hal ini karena inflasi dinilai merupakan salah satu faktor penentu dari besaran UMP.

“Peraturan mengenai penetapan UMP di seluruh provinsi masih dalam proses finalisasi, progresnya baru 75 % karena masih ada beberapa provinsi yang melakukan survei harga pasar,” tandasnya.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan