Bisnis

Dilarang Ekspor, Antam Kehilangan Potensi Pendapatan US$ 300 Juta


Jakarta
– PT Aneka Tambang Tbk (Antam) akan mengoptimalkan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) Chemical Grade Alumina di Tayan, Kalimantan yang mulai dioperasikan pada Oktober 2013 ini.

Langkah ini mengantisipasi kebijakan pemerintah yang akan menerapkan larangan ekspor raw material (bahan baku) tambang dan mineral awal 2014.

“Bagaimanapun kami juga harus mempersiapkan diri jika pemerintah benar-benar jadi menghentikan ekpor raw material, karena kita akan kehilangan revenue (pendapatan) sekitar US$ 300 juta dari ekspor raw material sekarang,” ujar Direktur Utama Antam, Tato Miraza, di Surabaya, Kamis (17/10).

Dia berharap, optimalisasi pabrik bisa memberi sumber pendapatan baru untuk menggantikan potensi kehilangan 30 persen pendapatan perseroan yang selama ini disumbang kegiatan ekspor raw material bahan tambang dan mineral.

Rencananya pabrik ini bisa memproduksi 300.000 ton CGA per tahun. Namun untuk 2014, produksinya baru sekitar 60-70 persen dari kapasitas terpasang. Di Tahun pertama, smelter CGA di Tayan ini diharapkan menghasilkan pendapatan sekitar US$ 150 juta.

Sementara potensi kehilangan pendapatan US$ 150 juta lainnya akan disumbangkan dari penjualan emas, trading batubara dan trading sponge iron hasil pabrik pengolahan bijih nikel JVC antara Antam dan PT Krakatau Steel.

“Untuk emas, kita juga berencana meningkatkan produksi emas dari 8 ton tahun ini menjadi 10 ton tahun depan. Kemudian, pada trading batubara, kita ekspansi untuk memperbesar ekspor dari 1 juta ton jadi 2 juta ton tahun depan. Lalu kita juga akan trading sponge iron sekitar 600.000 ton. Kita ambil iron ore-nya, kita trading ke sponge iron plant kita,” papar Tato.

Tato optimistis harga mineral akan membaik seiring diterapkan larangan ekspor raw material bahan tambang dan mineral oleh pemerintah. Karena itu, ia pun mendorong pemerintah segera memberikan ketegasan mengenai larangan tersebut.

“Kalau memang pemerintah memang betul-betul melarang ekspor, ya lakukan. Kalau memang betul-betul dilarang, harga mineral akan membaik,” tandasnya.

Meski kehilangan potensi pendapatan US$ 300 Juta, dia mengapresiasi kebijakan larangan ekspor oleh pemerintah. Selain mendorong harga mineral, larangan itu juga akan mengamankan pasokan bahan baku.

“Kita tanpa sadar, untuk nikel 35 persen suplai dunia. Dari 35 persen tersebut, 30 persen dari raw material. Kalau Tiba-tiba 30 persen raw material itu hilang dari dunia, apa yang akan terjadi, kan akan terjadi lack of supply and demand balance. Bauksit juga sama, kita sampai saat ini 20 persen suplai, kalau tiba-tiba berhenti juga sama,” jelasnya.

Hal yang terpenting, menurut Tato, adalah penghentian ekpor disikapi dengan langkah strategis untuk mengolah raw material guna menghasilkan produk bernilai lebih (added value).

“Dan added value itu bukan berarti kita membangun smelter lalu menguntungkan, tidak seperti itu. Itu juga harus diatur. Kalau raw material juga masih bisa keluar, akhirnya jadi tidak ekonomis juga untuk membangun smelter. Karena orang lain sudah punya pabriknya sejak lama, dan mereka hanya butuh raw material. Itu istilahnya geopolitik yang kita perhatikan,” imbuhnya.

Tato mengakui bahwa penjualan raw material memang dibutuhkan sebagai dana cash untuk menyelesaikan pembangunan smelter.

“Faktanya dari 3 smelter yang sudah kita bangun, 1 selesai Oktober ini. Kemudian kedua separo jalan di Pomala senilai US$ 600 juta. Berjalan sudah 22 persen di Halmahera baru 5 persen. Ada lagi di SGA di Mempawah masih seleksi partner. Dan itu butuh dana cash. Jadi kalau terlalu cepat ya challenging buat kita,” ujarnya.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan