Umum

ISS: Masyarakat Belum Percaya Negara Bisa Kelola SDA


Jakarta
– Amanah UUD 1945 pasal 33 tentang pengelolaan Bumi, air dan kekayaan alam lain yang harusnya dikelola pemerintah, ditanggapi beragam. Mayoritas masyarakat Indonesia belum mempercayai negara benar-benar menguasai SDA.

hasil survei Indonesia Survey & Strategi (ISS) menyatakan sebanyak 53,30 persen reponden tidak memercayai pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen. Pasalnya, pengelolaan kekayaan alam di bumi Indonesia saat ini lebih banyak dikelola oleh asing.

“Mayoritas masyarakat ragu terhadap pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarnya bagi kemakmuran rakyat,” kata Direktur Eksekutif ISS, Hendrasmo, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/10).

Dia mengatakan, pengelolaan kekayaan alam melalui kontrak karya (KK) perusahaan asing seperti Freeport, Newmont, dan Vale dirasakan tidak menguntungkan.

“42,50 persen responden menyatakan kontrak karya asing tidak menguntungkan sama sekali, 19,7 persen mengaku tidak tahu,” kata Hendrasmo

Sedangkan, 13,9 persen responden menyatakan pengelolaan kekayaan alam oleh KK asing sangat menguntungkan.

Selain itu Hendrasmo mengatakan, sebanyak 43 persen responden menyatakan kehadiran perusahaan asing tersebut kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali. Hanya 28,1 persen menyatakan bermanfaat.

Hendrasmo juga menjelaskan dari hasil survei ISS ditemukan bahwa responden menyakini kehadiran perusahaan asing yang mengelola kekayaan alam Indonesia tidak mampu mengentaskan kemiskinan. “42,6 persen responden menyatakan tidak yakin sama sekali kemiskinan akan dientaskan,” kata Hendrasmo.

Dari data itu, dia menilai, penting bagi calon presiden (capres) 2014 untuk memerhatikan masalah tata kelola kekayaan alam.

“Sehingga kami berharap persepsi publik tentang pengelolaan alam Indonesia ini menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih partai ataupun capres yang akan datang,” kata dia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak Sitanggang, mengatakan hasil survei itu membuktikan kekayaan alam Indonesia lebih banyak dikuasai asing. Penguasaan itu dilakukan melalui kontrak karya yang hanya menguntungkan beberapa pihak terlibat.

Survei ISS dilakukan melalui wawancara responden via telepon. Responden di 25 Provinsi di Indonesia, sebanyak 1200 responden.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan