Polkam

Perpu sebagai Pencitraan SBY


Jakarta
– Ketua Setara Institute Hendardi mengemukakan tanpa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) martabat Mahkamah Kostitusi (MK) bisa pulih. Kelambanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons peristiwa yang menimpa MK telah menghilangkan alasan kegentingan memaksa sebagai dalil keabsahan sebuah Perppu.

“Apalagi materi Perppu tidak mengandung muatan konkrit yang menuntut penegakan langsung. Kalau soal syarat hakim, mekanisme seleksi tidak perlu dengan Perppu. Soal pengawasan, implementasi Perrpu juga membutuhkan waktu lama, di mana MK telah membentuk MKHK ad hoc yang secara berangsur bisa memulihkan kepercayaan publik,” kata Hendardi di Jakarta, Jumat (18/10).

Ia menjelaskan, penerbitan Perppu adalah model lama pencitraan politik SBY mengambil untung di tengah kisruh dan ketegangan situasi politik. Bahkan, dengan Perppu SBY justru memantik kekisruhan baru, jika DPR RI menolak atau diujimeterilkan di MK.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan