Makro

Permenakertrans Dasar Penguatan Dewan Pengupahan Daerah


Jakarta
– Dalam rangka penguatan Dewan Pengupahan Daerah, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  menerbitkan aturan baru Tentang Upah Minimum tertanggal 2 Oktober 2013. aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 7 Tahun 2013 

“Jadi yang menentukan besarnya upah ya Dewan Pengupahan Daerah. Bukan Instruksi Presiden (Inpres) yang diprotes itu,” kata Muhaimin dalam acara konferensi pers di kantornya, Jumat (18/10) sore.

Inpres yang dimaksud Muhaimin adalah Inpres 9 / 2013 tentang Kebijakan penetapan Upah Minimun dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. “Inpres ini hanya untuk intern pemerintah bukan untuk menentukan besarnya upah minimum,” kata Muhaimin.

Oleh karena itu, Muhaimin meminta semua pekerja dan buruh agar tidak melakukan unjuk rasa, karena hanya menghabiskan energi positif untuk kemajuan perusahaan. “Kalau mau memperjuangkan upah ya berjuanglah di Dewan Pengupahan Daerah masing-masing bukan dengan unjukrasa,” tegas Muhaimin.

Menurut Muhaimin, Permenakertrans tersebut merupakan tindaklanjut dari Inpres 9 / 2013 tentang Kebijakan penetapan Upah Minimun dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

“Permenakertrans ini merupakan penegasan bahwa dalam penetapan upah minimum para Gubernur harus berdasarkan keputusan Dewan Pengupahan Daerah. Penerbitan Inpres dan Permenakertrans ini untuk penguatan kelembagaan dewan pengupahan daerah. Semua perbedaan pandangan tentang penetapan upah minimum harus diselesaikan di dewan pengupahan,” kata dia.

Muhaimin mengatakan, penetapan upah minimum tetap didasarkan pada 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah Minimum 2014 diarahkan pada pencapaian KHL. “Untuk pencapaian KHL tersebut gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha. Roadmap inilah yg menjadi jalan untuk menetapkan upah tiap tahun,”kata Muhaimin.

Dikatakan Muhaimin, industri padat karya yang menjalankan industri dengan jumlah tenaga kerja besar biasanya mengalami masalah dengan meningkatnya upah minimum di berbagai provinsi. Oleh karena itu, kata dia, permenakertrans ini mengatur agar gubernur membuat roadmap upah industri padat karya agar dapat mengejar KHL.

Roadmap itu yang digunakan untuk menetapkan upah minimum padat karya yang dibedakan dengan industri lainnya,” kata Muhaimin.

Dalam permenakertrans ini, Muhaimin menekankan penetapan upah untuk pekerja dengan sistem kerja borongan atau sistem harian lepas dimana pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.

“Bagi pekerja/buruh dengan sistem kerja borongan atau sistem harian lepas, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang dilaksanakan di perusahaan yang bersangkutan,” kata Muhaimin

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan