Umum

Densus Anti korupsi Hanya Akal-Akalan Polri


Jakarta
– Selama kasus “rekening gendut” perwira Polri dari masa lampau belum dibongkar dan diusut secara hukum bukan secara tertutup di internal Polri, maka semangat anti korupsi tak akan pernah lahir di tubuh Polri.

“Wacana pembentukan Densus Anti korupsi adalah upaya akal-akalan untuk menutupi kasus korupsi di internal POLRI,” demikian disampaikan Direktur Indonesia Law Reform Institute Jeppri F Silalahi, di Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Dijelaskan mantan aktivis Tali Geni ini, pada tahun 2004, dan 2010 sempat dikejutkan dengan berita di media terkait hasil temuan PPATK tentang sejumlah rekening gendut para perwira Polri yang isinya berjumlah Milyaran bahkan ratusan Milyar hingga Triliunan rupiah yang tidak wajar.

“Kasus ini hingga sekarang tenggelam begitu saja tanpa adanya penyelesaian,” terangnya.

Dikatakan dia, hal ini membuat Polri sampai saat ini masih merasa kebal hukum. Bayangkan perintah Presiden SBY untuk mengusut tuntas pun tidak dijalankan, begitu juga Komisi III DPR RI pun seakan tidak mempunyai kekuatan melakukan tugasnya untuk pengawasan. Bahkan, kata dia, putusan Komisi Informasi Publik untuk membuka informasi nama pemilik dan jumlah rekening gendut tersebut pun tak digubris.

“Hanya ada satu institusi yang secara empiris bisa memeriksa institusi Polri, yakni KPK,” tegas dia.

Diterangkannya, hal itu terbukti dalam penanganan kasus simulator Irjen. Djoko Susilo. Ia menuturkan, tugas utama KPK adalah menuntaskan kasus korupsi di Kepolisian, Kejaksaan, dan penegak hukum lain seperti yang diamanatkan dalam UU NO. 30 Tahun 2002.

“Persoalannya adalah apakah KPK berani mengulang kembali keberanian tersebut? Sementara kita ketahui saat itu Irjen. Sutarman yang kini calon tunggal Kapolri turut menghalangi dan menyandera penyidik KPK untuk menggeledah mabes POLRI,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika memang calon Kapolri tunggal Sutarman ingin memberantas korupsi, tak usah susah-susah membentuk Densus anti korupsi tetapi, dimulailah dari memberantas kasus korupsi di lingkungan internalnya sendiri yakni dengan membantu menyerahkan data-data kasus “rekening gendut” perwira POLRI ke KPK untuk diperiksa.

“Dengan demikian, maka citra Polri akan membaik dimata publik,” tandasnya.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan