Umum

Buruh Anarkis Layak d Tindak


Bekasi
– Permasalahan buruh di kawasan industri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas dalam berbagai forum.

Mulai dari aksi anarkis hingga demo yang berlangsung selama berhari-hari, atau bahkan bentrok organisasi massa (ormas), membuat berbagai pihak ikut memberikan masukan dalam menjaga hubungan industrial antara pengusaha, buruh, serta pemerintah dan masyarakat.

Hal ini yang mengemuka dalam acara bertajuk “Sarasehan Hubungan Industrial Kabupaten Bekasi Harmonis Tanpa Anarkis” yang diselenggarakan di Hotel Grand Zury, Jababeka Cikarang, Selasa (22/10). Turut hadir diacara tersebut, Musyawarah Pimpinan Daerah Setempat (Muspida), perwakilan dari Komnas HAM, Kompolnas, Kontras serta pengusaha dan buruh.

“Banyak persoalan yang dihadapi dalam perburuhan. Salah satunya buruh yang turun ke jalan yang mengarah kepada anarkis,” ungkap Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M Naser.

Komisioner Kompolnas ini membawakan topik diskusi terkait dinamika tugas kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa.

“Memang seharusnya kepolisian dalam menangani kasus perburuhan secara khusus, tidak dijadikan sebagai kasus pidana umum. Namun bila ada yang berlaku anarkis memang harus ditindak,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan pemerintah dalam hal ini Dinas Ketanagakerjaan harus aktif mengatasi permasalahan perburuhan ini.

“Jangan hanya diam atau dibiarkan aksi-aksi demo penuntutan kenaikan upah kordinasikan dengan aparat kepolisian,” ujar anggota Komnas HAM, Nurcholis.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan