Umum

SBY Kritisi Kebebasan Pers


Banjarmasin
– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan refleksi kritis atas perjalanan pers pasca reformasi 1998. Refleksi kritis itu disampaikan SBY saat bersilahturami dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (23/10).

Presiden mengemukakan sejak reformasi, pers di Indonesia sudah sangat bebas. Berbeda sekali dengan zaman sebelumnya yaitu pada masa Orde Baru.

Saat ini, katanya, kekuasaan pers sudah sangat dominan, mengalahkan siapa pun. Jika sebelum reformasi, pemerintah yang sangat berkuasa maka kini, yang paling berkuasa adalah pers.

Atas dasar prinsip kebebasan dan kemerdekaan, pers bisa lakukan apa saja yang dikehendaki. Tidak ada yang bisa mengontrol pers, selain dunia pers itu sendiri.

Dalam konteks seperti itu, Presiden mengingatkan pers bahwa kemerdekaan dan kebebasan yang berlebihan bisa melahirkan korupsi. Kecendrungan korupsi bukan hanya karena kuatnya kekuasaan, tetapi karena adanya kebebasan dan kemerdekaan yang berlebihan. Artinya, kecenderungan praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan, tetapi juga oleh pers yang sangat bebas dan dominan.

“Kemerdekaan yang melampaui batas bisa disalahgunakan. Absolute liberty can corrupt absolutely. Merasa bebas bisa menyerbu komunitas lain atau pihak-pihak lain. Liberty to can corrupt,” kata Presiden.

Hadir pada acara itu, Ketua PWI Pusat Marjiono dan para penggurus PWI periode 2013-2018.

Sementara Presiden didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muh Nuh, Mensesneg Susi Silalahi, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Sekrtaris Kabinet Sudi Silalahi.

Presiden meminta pers untuk memahami kondisi itu. Pers harus sadar bahwa kebebasan dan kemerdekaan yang berlebihan akan melahirkan korupsi. Dia berharap pers Indonesia tidak terjadi seperti itu.

Menurutnya, tuntutan kebebasan dan kemerdekaan pers harus disertai tanggung jawab. Kebebasan dan kemerdekaan tidak bisa semena-mena, tetapi harus tetap dikontrol. Kontrol pada pers adalah adanya rasa tanggung jawab dari setiap insan pers dalam memberitakan semua peristiwa.

Dia berharap pers tidak bisa memberitakan apa saja tanpa didukung dengan data atau fakta dan tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam berita. Konfirmasi dan cross check kepada pihak terkait adalah bentuk tanggung jawab pers sehingga tidak melahirkan berita yang bersifat fitnah.

“PWI punya peran luar biasa. Gunakan power sebaik-baiknya. Dulu barangkali sebelm reformasi, yang powerful presiden. Sekarang you are the most powerful. Jangan ada abuse of power (penyalahgunaan kekuasan, Red),” ujarnya.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan