Polkam

KPU dan Bawaslu Diminta Tetap Berkoordinasi


Jakarta
– masih banyaknya data yang tidak lengkap, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan untuk memberikan waktu kepada KPU guna melengkapi persyaratan yang kurang. KPU juga diharap melakukan cross check data dengan Bawaslu.

Penundaan penetapan DPT selama 2 minggu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditanggapi Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin. Dia meminta agar KPU dan Bawaslu bisa bekerja sama dalam mengatasi data pemilih yang masih bermasalah untuk Pemilu 2014 mendatang.

Nurul Arifin menjabarkan bahwa seorang pemilih harus memenuhi persyaratan nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin dan NIK sesuai UU Nomor 8/2012 pasal 33 ayat 2,

“Dengan waktu dua minggu itu, diharapkan ada solusi bersama, karena Pemilu memerlukan keputusan yang pasti untuk jalannya tahapan berikutnya,” kata Nurul, di Jakarta, Rabu (23/10).

“Kami juga meminta agar KPU dan Bawaslu menjalankan semua kepercayaan yang diberikan itu, dengan melakukan semua prosesnys secara transparan, independen dan profesional,” tambahnya.

Tak lupa, Nurul pun meminta agar kedua lembaga itu juga rajin melakukan konsultasi dengan DPR secara reguler, agar pengawasan dapat terus berjalan. Dia menekankan bahwa pihaknya menginginkan Pemilu 2014 bisa lebih baik dari Pemilu sebelumnya.

“Yang sebelumnya itu masih menyisakan ketidakpuasan dan kegusaran bagi banyak orang dan partai politik,” kata Nurul.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan