Umum

Buruh Batal Kepung Kantor Gubernur Kaltim


Samarinda
– Rencana aksi unjuk rasa yang digagas DPD FSP Kahutindo Kaltim dibawah pimpinan Rulita Wijayaningdyah dipastikan batal.

dalam siaran persnya, aksi unjuk rasa yang dijadwalkan hari ini (28/10) dengan melibatkan 5000 massa tersebut ditunda karena masih memberikan waktu kepada Gubernur untuk mempertimbangkan kehidupan pekerja yang sudah berkeluarga.

“Kami menunda aksi demo untuk memberikan kesempatan kepada Gubernur menetapkan UMP tanpa tekanan sesuai dengan fungsi dan kewenangan beliau sebagai pembuat keputusan tentang upah minimum, dalam batas waktu sesuai norma sampai dengan 1 Nopember 2013. Selama setahun belakangan ini ada “stigma” yang berkembang bahwa Gubernur menetapkan UMP/UMK tinggi karena didemo pekerja. Kami mau lihat, apakah Gubernur betul-betul memiliki keberpihakan kepada pekerja dan menetapkan upah minimum naik 50% dari tahun lalu sesuai dengan usulan Kahutindo tanpa perlu kami luruk. Jika tidak ada keberpihakan kepada pekerja dan ternyata upah hanya dengan mempertimbangkan usulan pengusaha, kita pastikan demo yang lebih besar akan terjadi. Perangkat organisasi kami sangat siap untuk memonitor penetapan UMP ini,” tegas Rulita.

Seperti diberitakan beberapa waktu yang lalu, rapat pleno Dewan Pengupahan Propinsi (Depeprop) Kaltim pada hari kamis 24/10 lalu, pembahasan UMP Provinsi Kaltim tidak mencapai kesepakatan usulan nilai UMP. Apindo dan pemerintah mengusulkan Rp. 1.886.315 (7,6% dari UMP 2013) dengan alasan sesuai dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terendah di Kaltim yaitu di Samarinda. Dari unsur serikat pekerja usulan nilai pun beragam, SPSI Rp. 1.927.280, SP Kep Rp. 2.167.000, KSBSI Rp. 2.275.274, dan tertinggi FSP KAHUTINDO Rp. 2.800.000, setara dengan KHL tertinggi di Kaltim.

Rulita menambahkan, bahwa selama ini pemerintah dalam menetapkan upah minimum selalu berpihak pada kemauan pengusaha, dengan didukung oleh aparat pemerintah yang duduk dalam dewan pengupahan. Tahun ini pun aparat pemerintah masih terkooptasi dengan upah rendah, salah satu indikasinya adalah dengan mengabaikan saran Gubernur untuk memperbaiki hasil survey KHL yang tidak aktual dan terkesan direkayasa untuk mendapatkan nilai KHL yang rendah, yang kenaikannya jauh dibawah kondisi riel merosotnya daya beli dari upah pekerja karena naiknya harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013 (30% s/d 45 %). Kita memiliki data yang cukup valid.

Rita menambahkan bahwa Inpres Nomor 9/2013 bertentangan dengan UU ketenagakerjaan.

UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Upah haruslah memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya sedangkan Inpres mengusulkan upah minimum sebatas KHL terendah. tidak rasional bila UU yang lebih rendah bertentangan dengan UU yang lebih tinggi diatasnya. “Inpres 9/2013 tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi kesejahteraan pekerja” ujarnya

“Sampai saat ini kami masih yakin bahwa Gubernur yang kami dukung dalam Pilgub bulan lalu akan bersikap bijaksana dan berpihak pada kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Usulan Rp. 1.886.315 oleh pengusaha dan unsur pemerintah adalah jauh dari layak serta atas dasar yang tidak aktual. Demo besar-besaran akan segera kami realisasikan jika kesejahteraan pekerja hanya sekedar lip service saja dari Gubernur apabila menetapkan upah minimum yang jauh dari layak bagi pekerja dan keluarganya,” pungkasnya.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan