alt
Polkam

IKOHI : Jelang Pemilu, Prabowo Baru Berani Bicara HAM

altJakarta (MediaNusantara.co) – Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Wanma Yetti mempertanyakan sikap Prabowo Subianto, yang menurutnya, baru saat ini berani berbicara di depan publik tentang peran dirinya dalam peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia pada 1997-1998.

“Kami mengikuti (pengusutan kasus pelanggaran HAM) dari Komnas HAM hingga sekarang berkasnya di Kejaksaan Agung. Kenapa tidak dari dulu dia nyatakan pernyataan itu, sekarang ketika dia mau menjelang Pemilu atau mau menjadi Calon Presiden, dia baru bicara,” kata Wanma di Kantor Kontras Jakarta, Kamis.

Wanma menanggapi mengenai pernyataan Prabowo di salah satu majalah nasional yang terbit pekan lalu, di mana Prabowo menyebutkan bahwa dirinya tidak terlibat penculikkan dan penghilangan paksa aktivis pada 1997-1998 maupun kerusuhan Mei 1998.

Dalam pemberitaan majalah tersebut, menurut Wanma, Prabowo mengatakan bahwa perintah penculikkan terhadap para aktivis karena tugas yang diberikan atasannya. Menurut Wanma, Prabowo juga mengklaim telah mengembalikan sembilan orang aktivis yang dinyatakan hilang sejak 1998.

Ironisnya, ujar Wanma, ketika Komnas HAM melakukan penyelidikan Pro Justicia tentang pelanggaran HAM, Prabowo sama sekali tidak berani memenuhi undangan Komnas HAM untuk diperiksa, Dengan begitu, menurut dia pernyataan Prabowo tersebut harus ditindaklanjuti oleh Komnas HAM maupun Kejaksaan Agung.

“Kami meminta Jaksa Agung (Basrief Arief) untuk memanggil Prabowo guna meminta kesaksian dia. Sebagai Komandan pada saat itu dia harus berani membuktikan di depan Jaksa Agung,” ujar Wanma, yang juga anggota keluarganya menjadi korban penghilangan paksa pada 1984.

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan pernyataan Prabowo dapat menjadi petunjuk bagi Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti siapa saja yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM saat itu.

Haris mengatakan, sesuai Undang-Undang yang mengatur Pelanggaran HAM, disebutkan siapapun yang melakukan atas dasar apapun, dan menyuruh melakukan pelanggaran HAM harus dimintai pertanggungjawabannya di Pengadilan HAM.

“Jawaban Prabowo (di majalah nasional tersebut) sudah menjadi petunjuk, karena dia sudah mengakui telah disuruh. Pernyataan itu harus ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dan Kejagung,” katanya.

Keluarga Korban Mengecam Ayah dari mahasiswa korban penculikan pada 1998, Paiaan Siahaan, juga mengecam dan menyatakan kekecewaannya dengan pernyataan Prabowo di majalah nasional tersebut.

Paiaan mengatakan, sungguh tidak arif jika Prabowo, yang menjadi Danjen Kopassus saat itu, mengatakan dirinya tidak terlibat dalam penculikkan para aktivis 1997-1998.

“Padahal, Pengadilan terhadap Tim Mawar (tim yang diduga terlibat dalam penghilangan paksa) dan Dewan Kehormatan Militer sudah membuktikan Prabowo bersalah dan dia akhirnya dipecat,” ujarnya.

Menurut Paiaan, Prabowo tidak dapat lepas dari tanggung jawab, walaupun dia hanya menjalankan tugas dari atasannya saat itu.

Paiaan mengatakan, anaknya yang bernama Ucok Munandar Siahaan, mahasiswa STIE Perbanas saat itu, merupakan salah satu dari 13 aktivis mahasiswa yang masih hilang hingga saat ini.

Menurut Paiaan, di majalah nasional tersebut Prabowo hanya mengatakan dirinya bertanggung jawab terhadap sembilan aktivis yang diculik pada saat itu, dan semua aktivis tersebut sudah dikembalikan.

“Itu tidak mungkin, sembilan dan 13 orang aktivis itu merupakan kesatuan, Prabowo juga seharusnya tahu dengan 13 orang yang masih hilang,” ujarnya. (ANt)

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan