alt
Hukum

KLH : RS Di Kalsel Tak Punya Izin Pembakaran Bahan Organik

altAmuntai, Kalsel (MediaNusantara.c) – Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan pada Kantor Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Ninuk mengungkapkan, hampir seluruh rumah sakit di daerah ini belum memiliki izin untuk melakukan insinerator atau teknologi pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik.

Menurut Ninuk di Amuntai, Kamis, insinerator yang ditempatkan di seluruh rumah sakit di Kalimantan Selatan tersebut, memang digunakan rumah sakit untuk mengolah sampah medis dan berbagai sampah berbahaya lainnya di mana patogen dan racun kimia bisa hancur dengan temperatur tinggi.

“Baru rumah sakit Ulin yang keluar izin pemanfaatan alat insinerasi ini,” kata Ninuk di sela Ekspose Penilaian dan Pembinaan Adipura di Amuntai.

Padahal teknologi ini apabila penggunaannya tidak memenuhi ketentuan, bisa membahayakan para pekerja rumah sakit dan lingkungan masyarakat sekitar.

Insinerasi dengan energy recovery adalah salah satu teknologi sampah-ke-energi (waste-to-energy, WtE).

Insinerator ini dapat menyebabkan bahaya kesehatan terhadap pekerja insinerator dan lingkungan sekitar karena tingginya gas berbahaya dari proses pembakaran.

“Apabila pengoperasian alat ini tidak memenuhi ketentuan teknis yang disyaratkan KLH maka bisa berbahaya bagi manusia karena beberapa tahun sebelumnya teknoloigi pembakaran sampah ini bahkan belum dilengkapi fasilitas pemisahan material berbahaya dan fasilitas daur ulang,” jelas Ninuk.

Ninuk menegaskan ada standar yang mengatur zat-zat buang apa saja yang boleh dilepas ke udara atau dengan kadar tertentu sehingga tidak membahayakan bagi manusia dan lingkungan.

Ia mengimbau pihak RS agar sesegaranya mengurus perizinan pemanfaatan teknologi insinerasi ini karena selain untuk keperluan penilaian kinerja RS juga untuk menghindari polusi udara dari limbah berbahaya.

“Wajib bagi RS mengantongi izin ini dan saya imbau agar secepatnya diurus perizinannya,” tegasnya.

Ninuk mengungkapkan karena belum mengantongi izin penggunaan insinerasi ini bobot penilaian RS pada Lomba Adipura menjadi berkurang.

Ia menginformasikan, RS Ulin Banjarmasin yang pada 2012 belum mengantongi izin ini telah mendapat nilai ‘merah’ pada penilaian program kinerja perusahaan (proper) terkait aspek penilaian lingkungan, namun kini izinnya sudah dimiliki.

Menurutnya pengurusan izin pemanfaatan teknologi Insinerasi ini tidak sulit ke KLH di Jakarta.

“Cukup datang saja ke Jakarta mengurus perizinannya, asal syarat terpenuhi maka izin bisa diterbitkan” katanya.

Ninuk juga menambahkan, selain menghancurkan limbah medis ia menghimbau pihak RS agar tidak mencampur sampah medis atau membuangnya ke tempat pembuangan sampah umum, karena bisa dipungut pemulung atau anak-anak.

Karena, lanjutnya pernah ditemukan kasus anak-anak pemungut jarum suntik bekas untuk dijadikan alat bermain kemudian mengakibatkan temannya luka dan terinfeksi.

“Selain itu kepolisian juga pernah mengungkap kasus penjualan kembali sampah medis, seperti botol obat oleh pemulung kepada pengepul kemudian diperjualbelikan kembali ke masyarakat” terangnya. (Ant)

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan