Umum

KSBSI Nilai SBY Gagal Ciptakan Kedaulatan Energi


Jakarta
– Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menilai kebijakan menaikkan harga elpiji non subsidi 12 kg yang diambil oleh Pertamina merupakan bukti kegagalan pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menciptakan kedaulatan energi.

“Kebijakan Pertamina tersebut sebagai black policy yang sering dilakukan oleh pemerintahan SBY,” demikian disampaikan Presiden KSBSI, Mudhofir Khamid SH, ketika dikonfirmasi awak media, Sabtu (4/1/2014).

Dikatakannya, ini bukan hal baru, metode-metode destruktif dalam mengambil keputusan yang merugikan rakyat dan terkesan diam-diam, sudah sering dilakukan oleh pemerintah dan terkesan untuk mengambil keuntungan bagi mereka.

Menurut Mudhofir, salah satu role model yang hampir sama adalah ketika ditandatanganinya Perpres No.105/2013 dan Perpres No.106/2013 tentang pelayanan pemeliharaan kesehatan pejabat dan pimpinan lembaga negara ke luar negeri pada tanggal 16 Desember 2013, yang pada akhirnya dicabut pada tanggal 30 Desember 2013 karena mendapatkan protes keras dari serikat buruh dan organisasi masa.

Mudhofir pun menyoroti perkataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di beberapa media beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat mengintervensi kenaikan harga tersebut (non subsidi) karena sudah merupakan keputusan corporate akibat kerugian yang dialami Pertamina sejak tahun 2009.

“Bagaimanapun Pertamina adalah perusahaan milik negara yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang didapat dari pajak rakyat maka dari itu sudah sepatutnya untuk dikelola sesuai dengan pasal 33 UUD 45,” bebernya.

Mudhofir juga membandingkan perbedaan kenaikan BBM pertengahan 2013 lalu dengan kenaikan elpiji 12 kg saat ini.

“Apa bedanya kenaikan BBM pertengahan 2013 lalu dengan kenaikan elipiji 12 Kg, toh sama-sama bahan bakar dan sama-sama merupakan kebutuhan pokok,” terangnya.

Kata Mudhofir, kalau yang dipermasalahkan adalah tentang subsidi dan non subsidi berarti jelas bahwa dalam kasus kenaikin elpiji adalah murni kesalahan kebijakan pemerintah karena sejak dimulainya program konversi minyak tanah ke gas (elpiji) pada tahun 2007, kemasan tabung gas yang pertama kali beredar di masyarakat adalah tabung 12 Kg, sedangkan tabung 3 Kg baru beredar beberapa tahun kebelakang.

“Artinya kalau pemerintah mengatakan yang disubsidi adalah hanya tabung 3 Kg berarti itu salah kebijakan dari awal. Seharusnya keputusan menaikan harga elpiji ada ditangan pemerintah, bukan ditangan pertamina,” tegasnya.

Ketika berbicara tentang kebijakan orang banyak, lanjut Mudhofir, Pertamina tidak pantas untuk mengatakan rugi, karena amanat pasal 33 UUD 45 pasal 3 mengatakan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanggung jawab negara untuk memberikan energi yang murah untuk kepentingan rakyat banyak karena fungsi sosial juga jelas melekat pada diri Pertamina sebagai BUMN.

“Silahkan Pertamina bicara tentang untung dan rugi jika berkaitan dengan ekspor produksi ataupun konsumsi Industri,” ungkap Mudhofir.

Lebih lanjut Mudhofir menyatakan kenaikan harga sebesar Rp. 50.000,- per tabung Elpiji 12 Kg, sangat berpengaruh pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan konsumsi rumah tangga. Mudhofir mengatakan 114 juta buruh di Indonesia akan terkena imbas dari kenaikan harga elpiji tersebut karena dalam kesehariannya buruh tersebut mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk membeli makanan jadi, sarapan dan makan siang, ketika menjalankan aktivitas bekerja di perusahaan.

“Sektor UKM dalam hal ini usaha makanan dan minuman adalah sektor yang paling terpukul akibat kenaikan tersebut. Kalau sektornya terkena dampak, sudah pasti buruh informalnya akan juga terkena dampak, apalagi sektor informal tidak menerapkan upah minimum, tentunya 60 jutaan buruh informal yang mayoritas bekerja pada sektor makanan dan minuman akan terkena imbasnya,” kata dia.

Mudhofir mengemukakan, secara mikro seharusnya kenaikan harga elpiji 12 Kg akan berdampak pada inflasi di bulan Januari 2014 ini.

“Kita masih menunggu informasi dari anggota di bawah, terkait dengan sejauh mana dampak kenaikan harga elpiji tersebut terhadap upah minimum yang mereka terima dalam hal ini pengeluaran untuk konsumsi dan yang bekerja disektor informal,” cetusnya.

Untuk itu, Mudhofir meminta agar Pertamina membatalkan kenaikan elpiji 12 Kg tersebut karena akan menambah beban penderitaan buruh dan rakyat miskin.

“Kalau selalu mengatakan merugi, ya berarti Dirut Pertamina dan jajaran Direksinya dipertanyakan kredibilitasnya dalam memimpin BUMN Pertamina. Kami rakyat kecil tidak mengerti apa yang terjadi di dalam tubuh Pertamina, yang kami harapkan adalah kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil,” pungkas Mudhofir.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan