Makro

Tahun 2014, Tahun Tantangan


Jakarta
– Ketua Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani mengatakan tahun 2014 merupakan tahun yang banyak tantangan.

Ada tiga siklus dalam tren menurun pada saat bersamaan yaitu komoditas, kredit/likuiditas dan siklus politik.

“Ketiga siklus tersebut dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional,” kata dia dalam acara Majalah Investor Ekonomi Outlook 2014  seminar “Tantangan Ekonomi 2014 dan Prospek Investasi Surat Utang Perumahan” di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (20/1).

Dia mengatakan, untuk mengamankan sektor keuangan dari ketidakpastian ekonomi global, OJK senantiasa merespon kebutuhan pasar dengan membuat peraturan guna mendorong pengembangan produk pasar modal.

Salah satunya yakni peraturan efek berbasis aset keuangan atau Efek Beragun Aset (EBA) baik yang berbentuk surat utang (bond) maupun surat partisipasi.

Peraturan tersebut merupakan bukti dukungan OJK kepada program pemerintah yang dijalankan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang telah melakukan lima kali sekuritisasi aset KPR Bank BTN (persero) senilai Rp 3,955 triliun.

“Meskipun dibayangi isu bubble di sektor kredit perumahan, nampaknya kebutuhan perumahan khususnya menengah ke bawah masih cukup tinggi,” ujar dia

Dia mengatakan, saat ini kebutuhan rumah baru per tahun di Indonesia sekitar 800.000 unit ditambah backlog perumahan sekitar 15 juta unit. Sementara itu rasio kredit pemilikan rumah (KPR) terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2013 baru 3 persen.

Firdaus mengatakan, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan, pemerintah mendirikan SMF untuk mengembangkan dan membangun pasar pembiayaan dengan tujuan akhir adalah keterjangkauan rumah layak bagi setiap keluarga Indonesia.

Adapun kegiatan usaha pokoknya melakukan sekuritisasi aset KPR melalui penerbitan EBA, sehingga terjadi aliran dana jangka panjang dari pasar sekunder ke pasar primer yang nantinya digunakan untuk penyaluran KPR berjangka panjang.

“Kami terus menghimbau kepada investor yang mengelola dana jangka panjang seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan dan Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS) untuk mempertimbangkan investasi pada surat utang yang dijamin aset KPR,” ujar dia

Dia mengatakan, dengan investasi surat utang yang dijamin asetnya, maka dana jangka panjang yang dikelola akan tersalurkan pada KPR lebih aman. ID

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan