Asean

Thailand Pertimbangkan Status Darurat


Thailand
–  Pemerintah Thailand, Senin (20/1), menyatakan sedang secara serius mempertimbangkan untuk menetapkan status darurat di negara itu setelah kekerasan mewarnai demonstrasi antipemerintah di Bangkok selama sepekan kemarin.

Meski jumlah demonstran telah berkurang tetapi mereka tetap berhasil menutup sejumlah kantor pemerintahan, dan memaksa Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk berpindah kantor dan membuat kusut lalu lintas Bangkok.

“Kami bersiap mengeluarkan dekrit darurat…Semua pihak, termasuk polisi, militer, dan pemerintah tengah mempertimbangkan alternatif ini dengan sangat serius tetapi belum ada kesepakatan,” kata Kepala Dewan Keamanan Nasional, Paradorn Pattantabutr usai bertemu Yinglukc.

“Para demonstran mengatakan mereka akan menutup berbagai kantor pemerintah. Sejauh ini aksi mereka hanya simbolik, mereka mendatangi kantor-kantor pemerintah setelah itu mereka pergi. Tetapi jika taktik mereka berubah dan mereka menutup bank-bank atau kantor pemerintah secara permanen, sehingga menimbulkan kerusuhan maka kami akan mengeluarkan dekrit ini,” imbuh dia.

Jika dekrit darurat dikeluarkan maka institusi-institusi keamanan akan diberi kekuasaan penuh untuk menangkap para perusuh tanpa perintah pengadilan, menyensor media, menerapkan jam malam, dan melarang pertemuan-pertemuan politik.

Sementara itu setidaknya satu tewas dan puluhan lainnya terluka seetelah granat dilempar ke tengah demonstran antipemerintah pada Jumat (17/1) dan Minggu (19/1) kemarin.

“Menurut saya serangan-serangan itu dirancang untuk memancing reaksi militer,” duga Paul Chamber, direktur Institute of South East Asian Affairs di Chiang Mai, Thailand.

Menurut dia jika militer bereaksi maka komisi pemilihan umum akan menolak menggelar pemilu pada 2 Februari, seperti yang sudah ditetapkan oleh Yingluck. Adapun kelompok antipemerintah menolak rencana pemilu lebih awal itu.

Pemilu lebih awal merupakan langkah Yingluck untuk menenangkan oposisi yang menentangnya karena dinilai ingin mengesahkan undang-undang yang berpeluang memberi amnesti bagi abangnya, Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri kini sedang mengasingkan diri. Reuters

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan