Umum

Pemerintah Komitmen Kampanye Hitam LSM Asing


Jakarta
– Menko Perekonomian, Hatta Rajasa menegaskan bahwa pemerintah akan pro aktif melawan kampanye hitam lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang kerap menyerang produk kehutanan Indonesia. Menurutnya kampanye hitam bisa juga bagian dari perang dagang.

“Bukan tidak mungkin, pandangan negatif tersebut karena kepentingan perang dagang. Saat ini, industri kehutanan di Indonesia sudah tidak lagi memanfaatkan hutan primer dan sudah beroperasi secara lestari,” kata Hatta di Jakarta.

Menurut Hatta, pasokan bahan baku industri kayu dan produk turunan Indonesia dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat terus meningkat. Itu sudah menjelaskan bahwa produk hutan Indonesia sudah beroperasi lestari.

Dia menambahkan, industri berbasis hutan tanaman, khususnya model kemitraan akan menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai 2015.”Kita memiliki keunggulan komparatif dalam industri berbasis hutan tanaman. Karena itu Indonesia akan jadi basis produksi,” kata Hatta.

Ke depan, pemerintah akan mendorong pengembangan industri kayu berbasis hutan tanaman dengan model kemitraan.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini merupakan era pengembangan industri kayu berbasis hutan tanaman. Hal itu terlihat dari tren pergeseran sumber bahan baku.

Selama delapan tahun terakhir, pemenuhan bahan baku dari hutan alam untuk industri kayu berkapasitas produksi di 6.000 meter kubik per tahun cenderung turun. Yaitu dari 20,5 juta meter kubik pada 2005 menjadi 5,54 juta meter kubik pada 2013.

Secara terpisah, Ketua Bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna menuturkan, pemerintah harus mempunyai nasionalisme dan kemandirian agar tercipta industri kehutanan yang kompetitif dan bebas dari segala intervensi asing.

Dia mencontohkan, sikap nasiolisme dan mandiri bisa ditiru dari Malaysia. Untuk melindungi industri kehutanan, pemerintah Malaysia hanya menerima bantuan tanpa negara lain serta keberadaan Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) asing dengan persyaratan harus mengikuti aturan yang berlaku di Malaysia. “Jika tidak, pemerintah Malaysia akan menolak bantuan dan kerja sama tersebut,” kata Nana.

Dia mengakui, sikap melempem saat ini banyak ditunjukkan pemerintah dari yang teratas hingga terbawah. Salah satunya adalah kunjungan Presiden SBY ke kapal Rainbow Warriors milik Greenpeace yang tidak memiliki urgensi tersebut, menunjukkan sikap pemerintah yang buruk dan tidak pro industri ditengah berbagai persoalan yang terjadi.

Sikap lemah pemerintah, kata Nana, juga terjadi terhadap seluruh industri di Indonesia. “Hampir sebagian besar produk ekspor Indonesia harus bersertifikat asing. Itu menunjukkan pemerintah tidak mempunyai wibawa,” ujar dia.

Pihaknya tidak anti LSM asing. Namun perlu menyaring LSM tertentu yang memang mempunyai itikad baik dan mau mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

“Ke depan, pemerintah, pengusaha, dan LSM harus bisa bekerja sama untuk memajukan industri kehutanan,” kata Nana.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan