Umum

Presiden Minta BPK Tingkatkan Pengawasan Sistem Keuangan Negara


Jakarta
– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan lemahnya pengawasan sistem keuangan negara bisa dijadikan celah untuk melakukan tindakan korupsi. Menurut dia tindakan korupsi muncul karena dua faktor yaitu adanya niat dan kesempatan.

Dia mengatakan rekening liar merupakan salah satu contoh bentuk lemahnya pengawasan sistem keuangan negara, selama 10 tahun masa jabatannya sebagai Presiden banyak sekali rekening liar yang bermunculan di lingkungan K/L maupun Pemerintah daerah baru pada tahun 2007 sudah dilakukan penertiban 46.586 rekening dan sekitar Rp 8 triliun sudah dikembalikan ke kas negara.

” Total ada 9024 rekening, yang ditertibkan 46.586 rekening lalu sebanyak Rp 3 triliun disetor ke kas negara inilah yang harus diapresiasi,” ujar dia dalam pidato penandatangan Mou BPK dan Beberapa Kementerian” di Auditorium BPK, Jakarta, Rabu (22/1).

Dia mengatakan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga harus ditingkatkan, karena APBN dan APBN bisa juga dijadikan sebagai sumber korupsi.

Tahun 2014 merupakan tahun ke 10 selama masa jabatannya sebagai Presiden dimana pada tahun ini nilai APBN mendekati angka Rp 2.000 triliun, dibalik besarnya nilai APBN juga terdapat tantangan yaitu menjaga APBN agar tidak mengalami kebocoran.

” Bayangkan saja jika 1% dari APBN bocor bisa mencapai triliunan inilah yang harus dicegah,” ujar dia

SBY mengatakan disinilah tugas Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjaga dan mengawasi sistem keuangan negara agar tidak bocor sehingga mencegah terjadinya tindakan korupsi, ada banyak cara yang bisa dilakukan yaitu melalui peningkatan sistem elektronik audit.

Dalam Kesempatan yang sama, Ketua BPK Hadie Poernomo mengatakan pusat data keuangan negara atau pusat data BPK bisa menjadi alat monitoring, semacam CCTV yang dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan negara sehingga pemeriksaan atas keuangan negara dapat dilakukan semakin luas bahkan semakin cepat, akurat.

Dia mengatakan pusat data BPK juga bermanfaat untuk melaksanakan e-audit yaitu suatu proses pemeriksaan yang memanfaatkan pusat data BPK sehingga pemeriksaan bisa berjalan dengan lebih cepat dan efisien, melalui e-audit BPK bisa memperluas jumlah sampling, semua rekening pengelola keuangan negara dan pertanggungjawabannya dapat diuji BPK.

“Pusat data BPK bisa mentracking dan menelusuri transaksi transaksi, kelengkapan dan kejelasan sumber keuangannya contoh pemeriksaan hibah dan bantuan sosial,” ujar dia

Hadi mengatakan BPK juga menghimbau kepada pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa yang nilainya signifikan serta menambahkan enam persyaratan dalam proses pengadaan yaitu (1) profiling (2) bank clearance (3) tax clearance (4) neraca dan laporan laba rugi harus sama dengan lampiran SPT pajak (5) kontrak dibuat dalam mata uang rupiah dan (6) pembayaran ke kontraktor dan dari kontraktor ke vendor secara non cash transactions.

Hadi mengatakan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara maka BPK menandatangani Mou bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri PAN dan) Azwar Abubakar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto. ID

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan