Makro

Rencana Pencabutan Listrik Subsisdi Sudah Tepat


Jakarta
– Banyaknya perusahan yang menikmati subsidi listrik memakai uang rakyat kurang mendapat respon positif dari pengamat BUMN, Said Didu. 

Didu menilai bahwa rencana pencabutan subsidi listrik oleh pemerintah sudah tepat. “Itu langkah bagus. Memang perlu ada pembenahan secara serius terkait subsidi listrik karena selama ini banyak salah sasaran,” tegas Pengamat BUMN, Said Didu, dalam siaran pers yang diterima, Rabu (22/1).

Ia mengingatkan, prinsip subsidi untuk kepentingan publik bukan kepentingan perusahaan atau korporasi. “Kalau subsidi yang menikmati harus orang miskin. Itu prinsip subsidi,” tandasnya.

Soal ada penolakan, ia menganggap hal yang wajar. Yang paling penting sekarang ini pemerintah harus memperbaiki mekanisme subsidi agar lebih berpihak pada masyaarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Febby Tumiwa menambahkan, subsidi listrik untuk kalangan industri memang harus dicabut.

Dirinya memiliki keyakinan, kalangan pengusaha bisa menyesuaikan karena nantinya bisa menggunakan teknologi lain yang lebih hemat. Mekanisme pencabutan subsi per kuartal juga dinilai Febby sudah tepat.

“Terpenting itu tentu saja kepastian bagi industri. Kapan dilakukan dan pemerintah mengumumkan secara jelas,” tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah memastikan akan melakukan pencabutan subsidi listrik bagi golongan industri tertentu melalui penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) secara bertahap mulai tahun depan. Langkah ini bisa menghemat sekitar Rp 10,96 triliun.

Industri yang akan dicabut subsidi listriknya berasal dari golongan industri menengah I-3 dengan daya di atas 200 kVA yang sudah go public dan industri besar I-4 dengan daya 30.000 kVA ke atas. Untuk kategori industri tersebut (I-3 go public dan I-4) berasal dari BUMN dan non BUMN serta berada di Jawa dan di luar Jawa.

Pencabutan subsidi melalui penyesuaian TTL akan dilakukan secara bertahap untuk mengurangi tekanan “seketika” kenaikan biaya bagi perusahaan. Penyesuaian TTL sebesar 8,6% setiap triwulan bagi golongan I-3 go public dan penyesuaian TTL sebesar 13,3% setiap triwulan untuk golongan I-4.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan subsidi listrik pada 2014 sebesar Rp 87,2 triliun. Usulan tersebut menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 106 per barel dan nilai tukar rupiah Rp 9.750 per dolar AS.

Namun, rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat disepakati subsidi listrik tahun depan Rp 71,36 triliun (25,2 persen) dari total subsidi energi yang dianggarkan tahun depan. Subsidi listrik tersebut dengan perubahan sejumlah asumsi makro seperti ICP menjadi US$ 105 per barel dan nilai tukar rupiah sebesar Rp 10.500 per dolar AS.

Dengan pencabutan subsidi ini, pemerintah akan bisa menghemat hingga Rp 10,96 triliun. Penghematan ini berasal dari penerapan tariff adjustment sebesar Rp 2 triliun, lalu penghapusan subsidi pelanggan I-4 Rp 7,57 triliun dan penghapusan subsidi pelanggan I-3 yang go public Rp 1,39 triliun.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan