Umum

Pijay : Kadisdik Provinsi Kaltim Harus Dicopot


Samarinda
Gabungan mahasiswa yang terdiri dari BEM Universitas Mulawarman (Unmul) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Rabu (24/5) mendatangi kantor Gubernur Kaltim untuk berunjuk rasa meminta penjelasan terkait pemblokiran 13 rekening guru SMA se-Kaltim.

Ke-13 guru tersebut dituding sebagai provokator aksi para guru tingkat SMA se-Kaltim. Para guru
sma sederajat sebelumnya, melakukan aksi di tempat yang sama menuntut pembayaran hak-haknya seperti gaji dan TPP yang belum dibayarkan sejak pelimpahan kewenangan pengawasan SMA dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota ke Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim.

Dayang Budiarti, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim berdalih bahwa upaya pemblokiran gaji dilakukan untuk memberi efek jera terhadap pegawai yang melakukan aksi dan meminta para guru meningkatkan disiplin kerja dan mengingatkan PNS akan tugas pokoknya.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menuntut kepada Gubernur Kaltim agar mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kaltim dari jabatannya karena tidak menunjukkan etika yang baik sebagai pemimpin.

Koordinator aksi, Freijay Rakasiwi mengatan bahwa sangat tidak masuk jika ke13 guru itu dituduh sebagai provokator penggerak aksi kemarin dan alasan pemblokiran sebagai bentuk pembinaan merupakan alasan yang tidak masuk akal.

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kaltim ini membuat aktivitas kendaraan yang melintasi Jalan Gajah Mada Samarinda, terganggu. Dalam aksi massa kali ini, para pendemo dilarang mendekati pagar Kantor Gubernur Kaltim.

Puluhan petugas Satpol PP dan aparat kepolisian menghadang pendemo ketika akan mendekati pagar Kantor Gubernur Kaltim. Massa pun hanya bisa melakukan orasi jauh dari Kantor Gubernur Kaltim.

Kepala Satpol PP Kaltim, Gede Yusa mengatakan, larangan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 63 Tahun 2014. Peraturan tersebut menyatakan jika warga menyampaikan pendapatnya minimal 100 meter dari pagar Kantor Gubernur.

“Pergub Nomor 63 Tahun 2014, 100 meter dari pagar ditetapkan oleh Gubernur di dalam dermaga. Dan ini sudah disosialisasikan baik langsung saya sampaikan ke Polres, Kodim, dan Korem,” ujar Gede Yusa.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan