Hukum Nasional

JATAM : Setahun, 39 IUP Batubara di Kaltim Diperpanjang

Samarinda – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mencatat dalam setahun sejak Januari 2017 hingga akhir Januari 2018 Pemerintah Provinsi Kaltim telah memperpanjang 39 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dimana sekitar 60% izin tersebut telah kadaluarsa.

“IUP yang kadaluarsa itu ternyata tetap diperjuangkan untuk diperpanjang. Dan, IUP CV Sanga-sanga Perkasa (CV SSP) berada di RT 24 Kelurahan Sanga-sanga Dalam termasuk dalam skenario perpanjangan IUP ini” ujar Rupang, sapaan akrab Pradama Rupang dari Jatam Kaltim, Rabu (25/7/2018).

Rupang bersama warga RT 24 Sanga-sanga Dalam menghadiri rapat bersama CV SSP, Dinas Pertambangan Mineral Kaltim, PT Pertamina Sanga-Sanga, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Kabupaten Kukar, Ditjen Minerba dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kantor Distamben Kaltim Jl MT Haryono.

Jatam Kaltim ditegaskan Rupang mendukung langkah warga RT 24 Sanga-sanga Dalam yang mendesak Gubernur Kaltim mencabut IUP CV SSP. Karena, perpanjangan IUP CV SSP merusak lingkungan sumber kehidupan warga yang sedang membangun lahan pertanian pasca pertambangan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani RT 24 Sanga-Sanga Dalam, Dasi mengatakan pihaknya menolak keras perpanjangan izin tambang batubara di daerahnya.

“Kami ingin hidup tenang tanpa polusi debu, kebisingan dari kegiatan pertambangan batubara,” jelas Dasi.

Diceritakan tokoh masyarakat RT 24 Sanga-Sanga Dalam, Tamsi mengaku masyarakat sudah trauma dampak tambang batubara yang berlangsung pada tahun 2011 mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi banjir.

“Selama ini kami merasakan dampak tambang. Dan menimbulkan keresahan di masyarakat kita,” ujar Tamsi.

Tamsi memiliki kebun yang ikut tenggelam akibat dampak lahan tambang batubara ditinggalkan tanpa direklamasi. Ia bersama warga lainnya ikut harus kerja keras selalu bersihkan pasir mengendap dari lahan tambang masuk ke parit berada di pemukimannya.

 

 

Tinggalkan Balasan