Hukum Nasional Uncategorized

Panwaslu PPU Tak Hadiri Sidang Gugatan Andi Harahap di PTUN

Samarinda – Panitia Pengawas Pemilu (PPU) Panajam Paser Utara sebagai tergugat tak menghadiri sidang gugatan Andi Harahap dan Fadli Imawan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jl Bung Tomo Samarinda, Selasa (31/7/2018).

Andi Harahap dan Fadli Imawan sebagai peserta calon Bupati dan Wakil PPU menggugat Panwaslu karena tak mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum atas laporan adanya dugaan kejanggalan sebanyak 93 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Yang kita gugat adalah bahwasanya seharusnya panwaslu membuat rekomendasi sesuai dengan kewenangannya. Tetapi ketika kami menyampaikan dugaan pelanggaran tersebut. Panwaslu tidak membuat rekomendasi rekomendasi kepada KPU,” ujar Rokhman Wahyudi, penasehat hukum pasangan calon Andi Harahap dan Fadli Imawan.

Diungkapkan Rokhman, sidang gugatan kliennya tak bisa berjalan panjang. Dikarenakan tak hadirnya pihak tergugat, Panwaslu PPU. Sidang berjalan menggandakan pemeriksaan penggugat dan tergugat.

“Sidang gugatan Panwaslu PPU di PTUN ditunda sampai pada tanggal 7 Agustus 2018,” ujar Rokhman.

Kejanggalan di 93 TPS, salah satunya adalah permasalahan lainnya adalah jumlah DPT yang tidak sesuai dengan data Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) PPU.

Bahwa terdapat kejanggalan selisih jumlah surat suara yang diterima oleh TPS yang terjadi di Kecamatan Waru PPU dengan jumlah surat suara yang harus diterima menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2015, UU No 8 Tahun 2015 dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yaitu DPT + 2,5% sebagai cadangan.

Selain itu, juga terjadi kejanggalan selisih antara total hak pengguna pemilih laki-laki dan perempuan dengan total surat suara sah dan tidak sah atau jumlah surat suara yang digunakan

Tinggalkan Balasan