Hukum Nasional

Warga Sanga-Sanga : Kami Belum Merdeka, Tambang Masih Mengancam

Kukar – Tepat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke 73, 17 Agustus 2018, ratusan warga RT 24 menggelar upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI di lubang tambang CV Sangasanga Perkasa.

Upacara melibatkan para istri dan anak ini sengaja digelar di Lubang Tambang CV SSP sebagai tegas sikap perlawan terhadap ancaman kerusakan lingkungan oleh CV SSP.

“Antusias warga sangat tinggi memperingati Hari Kemerdekaan untuk mengingatkan keluarganya tentang perjuangan. Dan, kami warga Sanga-Sanga merasa belum merdeka karena terancam tambang batubara dan pemerintah tidak berpihak kepada kami,” ujar Ketua RT 24, Muhammad Zaenuri.

Warga protes terhadap kerusakan diduga yang ditimbulkan  oleh tambang CV SSP. Apalagi ketika melihat sumber air yang digunakan sebagian warga ternyata ditimbun oleh CV SSP.

Menurut Zaenuri, warga melihat meskipun berkali kali CV SSP melakukan pelanggaran aturan pertambangan tapi pemerintah tidak segera mencabut IUP OP CV SSP seperti tuntutan warga RT 24.

Warga melihat tenyata tumpukan batu bara  CV SSP  sudah hilang. Padahal pada saat sidak bersama pada tanggal 3 Agustus 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi,  DPMPTSP Provinsi Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kukar serta Muspida Kecamatan sangasanga dan Warga RT 24, baru bara itu masih menggunung.

Hal ini menjadi bukti CV SSP kembali melanggar perintah tegas Dinas ESDM yang tertuang dalam berita acara hasil Sidak tanggal 03 Agustus 2018. Pada poin 5 disebutkan: ” Pada tanggal 25 Juli 2018 CV Sangasanga Perkasa telah dilarang untuk melakukan kegiatan penambangan. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan hari ini diminta sekali lagi kepada CV Sangasanga Perkasa untuk TIDAK MEALAKUKAN KEGIATAN PENAMBAMGAN hingga memenuhi atau melengkapi dokumen-dokumen perizinan seperti halnya izin lingkungan, pembuangan air limbah dan izin pengelolaan B3″

Dan pada Berita acara poin 2 disebutkan:” CV Sangasanga Perkasa diharuskan melakukan penataan lahan untuk mengakomodir limpasan air sehingga tidak berdampak banjit di RT 24. CV Sangasanga Perkasa harus membuat peta water management dan segera membuat setlingpond dengan memperhitungkan antara tangkapan air (catchment area) dengan kapasitas tampung”.

“Namun alih-alih melaksanakan penataan lingkungan, justru CV SSP secara ilegal menjual batu bara yang diambil secara tidak sah ke luar wilayah Kecamatan Sangasanga (Palaran),” ujar Pradama Rupang dari JATAM Kaltim.

Sesuai dengan pernyataan Dinas ESDM provinsi kepada warga saat penandatanganan Berita acara hasil peninjauan laporan di kantor Camat Sangasanga, bahwa berita acara ini ( 3 Agustus 2018) merupakan peringatan terakhir bagi CV SSP.  Oleh karena itu warga RT 24 menuntut agar CV SSP diberi saksi tegas dengan dicabut IUP OPnya.

 

Warga juga sudah melaporkan dan mengirimkan foto serta video masalah pelanggaran CV SSP yang menjual baru bara  ini kepada wakil DPRD Provinsi Kaltim, Samsun dan akan segera menindaklanjuti ke Dinas ESDM.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan