Nasional Umum

WALHI : Darurat Agraria, Lahan Petani Masih Dikuasai Tambang dan Sawit

Samarinda – Tepat 24 September merupakan hari tani nasional yang merujuk lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Setengah abad lebih berlalu, alih-alih petani sejahtera, wilayah kelola rakyat, semakin dikuasai pertambangan dan kebun kelapa sawit milik korporasi.

Dalam hari Tani Nasional 2018 ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kaltim menyerukan agar tata kelola ruang hidup di Kaltim harus berpihak dan untuk kepentingan rakyat, bukan korporasi.

“Penegakan reforma agraria sejati, bukan paham sesat pembagian atau pengadaan sertifikat tanah, harus diwujudkan,” kata Fathur Roziqin Fen – Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kaltim dalam siaran persnya, Senin (24/9/2018).

Di Kalimantan Timur sendiri, terdapat 1.404 izin pertambangan, terdiri dari 665 IUP eksplorasi, 560 IUP operasi produksi, 168 izin kuasa pertambangan, dan 11 IUP penanaman modal asing dengan total luasan mencapai 5,2 juta Hektare (2017). Ditambah luas perkebunan kelapa sawit di Kaltim sudah mencapai 1.208.697 hektar (2017).

Sementara itu, merujuk data BPS (2016), luas sawah di Kaltim hanya 62.062 hektare dengan rincian 13.225 irigasi dan 48.837 hektare non irigasi tak sampai 1 persen dari luas wilayah Kalimantan Timur.

WALHI Kaltim mengapresiasi adanya instruksi presiden (inpres) nomor 8, tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang diterbikan Rabu lalu, 19 September 2018.

“Ini momen yang tepat untuk pemerintah daerah menindaklanjuti inpres moratorium tersebut. Kami tunggu langkah-langkahnya. Selain mengevaluasi perizinan, kami juga mendorong upaya penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi.” kata Roziqin.

Inpres tersebut, kata Iqin, sapaan akrabnya, sebagai langkah awal yang baik bagi penataan ulang atas pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor perkebunan sawit.

Tantangan bagi Gubernur baru Kaltim hasil Pilkada serentak 2018, yang akan segera menjabat. Langkah ini harus dilanjutkan dengan penegasan sikap pemerintah untuk menolak membahas RUU Perkelapasawitan.

Produktivitas perkebunan sawit harus diarahkan pada upaya memberikan dukungan terhadap petani sawit. Dalam jangka panjang, idealnya moratorium ini dilakukan dalam kurun waktu 25 tahun, sebagaimana usulan WALHI yang dikeluarkan dalam kertas kebijakan sebelumnya.

“Karena dalam pandangan kami, pemulihan lingkungan membutuhkan waktu yang panjang. Inpres tersebut juga diharapkan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjawab persoalan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan agraria,” kata Iqin.

Menurut Iqin, proses evaluasi perizinan tidak boleh lepas dan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka Reforma Agraria yang menjadi program prioritas Presiden.

“Moratorium harus menyasar penerbitan HGU di APL, bukan hanya yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, mengingat konflik di APL juga sangat tinggi,” kata dia. “Mendesak adanya keterbukaan proses dan informasi, khususnya terkait dengan evaluasi perizinan, serta membuka partisipasi aktif publik yang bermakna,” katanya.

Sementara itu, luasnya perkebunan sawit milik korporasi hanya menjanjikan kesejahteraan semua, yang kerap merugikan rakyat dan menimbulkan konflik.

“Seperti di Sungai Nangka, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Sekitar 2000 hektare lahan milik 6 kelompok petani yang bergabung dalam Koalisi Nelayan dan Petani Tolak Mafia Sawit dan Tambang dikuasai kebun sawit milik PT PKU, salah satu pemilik saham induk perusahaan ialah Luhut Binsar Pandjaitan,” ujar Iqin.

Dari salinan HGU PT PKU, luas HGU perusahaan ialah 8.633,89 hektare yang terbentang luas di Kecamatan Muara Jawa, Sanga-sanga dan Loa janan. Hingga saat ini, 6 kelompok tani bersama koalisi, masih terus berjuang untuk mendapatkan haknya.

Tetapi, salah satu kabar baiknya, perjuangan dan pengakuan Masyarakat Hutan Adat di Long Isun, Kabupaten Mahakam Ulu mengalami progres yang cukup menjanjikan.

Didampingi Koalisi Kemanusiaan Untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat sejak 2011 lalu, Masyarakat Adat Kampung Long Isun diharapkan dapat menguasai kembali wilayah kelolanya dari kepungan konsesi perusahaan kayu.

Kedaulatan dan keadilan bagi rakyat untuk mendapatkan wilayah kelolahnya akan sulit terwujud, jika tata kelola hak atas tanah masih dibiarkan dan terus diberikan kepada segelintir pemodal melalui korporasi perusahaan tambang dan sawit.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan